PASURUAN, TADATODAYS.COM - Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Rudi Hartono, akhirnya resmi melapor Dewan Pers. Laporan ini buntut dari pemberitaan sejumlah media yang menyebut dirinya dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Rudi menyesalkan berbagai pemberitaan di media nasional yang menyebut KPK memanggil dirinya sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Pemprov Jatim tahun 2021-2022. Apalagi, menurut Rudi, pemberitaan tersebut tanpa pernah mengonfirmasi dirinya.

Sehari setelah muncul pemberitaan tersebut, Rudi, melalui DPRD Kabupaten Pasuruan, mengirim surat permintaan ruang hak jawab kepada media yang memberitakan. Namun, kata Rudi, sampai saat ini ruang hak jawab itu belum diberikan. "Sampai hari ini saya tidak juga diberikan hak jawab," ujarnya, Kamis (24/7/2025).

Politisi PKB ini menekankan dirinya tidak pernah dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana hibah atau kasus-kasus lain yang kini tengah ditangani KPK. Surat panggilan pun tak pernah ada.

Rudi menilai pemberitaan yang beredar tidak berimbang dan berdampak pada reputasinya sebagai pejabat publik di Kabupaten Pasuruan. Selain dirinya, Rudi mengaku keluarganya pun kena imbas atas berita tersebut.

Oleh karenanya, melalui pengaduannya ke Dewan Pers, Rudi berharap perkara ini bisa diselesaikan berdasar ketentuan sengketa pemberitaan. Dewan Pers juga diharapkan menjadi mediator yang proporsional dalam menyelesaikan masalah ini.

"Saya tidak anti kritik, tapi menuntut media bekerja secara profesional dan patuh kode etik. Saya mendukung kebebasan pers, namun juga keberimbangan harus jadi titik tekan dalam pemberitaan," ujar Rudi.

Seperti diberitakan sebelumnya, nama Rudi Hartono mendadak jadi perbincangan lantaran dikabarkan dipanggil KPK RI. Kabar ini tayang di berbagai media nasional. Dalam pemberitaan yang beredar, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK memanggil Rudi Hartono sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jatim tahun anggaran 2021–2022. (pik/why)