JEMBER, TADATODAYS.COM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Timur akan melakukan pemeriksaan pengelolaan anggaran penanganan covid-19 di Kabupaten Jember.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim saat ditemui tadatodays.com di ruang kerjanya, Selasa (4/8/2020). Dalam pemeriksaan tersebut, akan ada tiga jenis pemeriksaan yang dilakukan. Yakni pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pejabat yang akrab disapa Halim itu menuturkan, pemeriksaan oleh BPK itu akan dilaksanakan Agustus. Kabupaten Jember, lanjut Halim, menjadi perhatian khusus lantaran besarnya anggaran yang disiapkan. Yakni mencapai 479,4 miliar. “Agustus ini BPK akan turun langsung mengaudit dana covid,” terangnhya.

Politisi Partai Gerindra itu menyebut, alokasi anggaran itu terbilang besar. Padahal, Pemkab Jember tidak mendapat intensif penanganan Covid-19 dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang nilainya antara Rp 40 miliar hingga 50 miliar.

Penyebabnya penilaian disclaimer atau tidak menyatakan pendapat (TMP) oleh BPK, terhadap laporan keuangan Pemkab Jember tahun anggaran 2019. “Dana intensif dari pemerintah pusat itu hanya diperuntukan bagi daerah yang mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” jelasnya.

Halim menambahkan, berdasarkan informasi yang ia terima, hasil pemeriksaan BPK nantinya akan diberikan kepada DPRD. Selanjutnya DPRD diberikan kewenangan untuk melakukan pendalaman terhadap hasil pemeriksaan tersebut.

Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Diskominfo Kabupaten Jember Gatot Triyono belum memberikan keterangan, terkait hal-hal apa saja yang disiapkan pemkab terkait rencana pemeriksaan BPK. Dihubungi melalui ponselnya, birokrat yang akrab disapa Gatot itu tidak menjawab panggilan tadatodays.com. (as/sp)