Alvi Warda


Wartawan Tadatodays.com | 2022-08-29 18:18:46

Demo di DPRD, HMI Kota Probolinggo Menolak Kenaikan BBM

DEMO: Para mahasiswa yang tergabung dalam HMI Cabang Kota Probolinggo berjalan kaki menuju gedung DPRD Kota Probolinggo, Senin (29/8/2022).

PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Kota Probolinggo melancarkan aksi demo di DPRD Kota Probolinggo, Senin (29/08/2022) sekitar pukul 14.30 WIB. Dalam aksi ini mereka menggugat 3 hal yang saat ini dirasa meresahkan masyarakat.

Tiga hal yang menjadi gugatan mahasiswa HMI ialah kenaikan BBM dan tarif dasar listrik. Berikutnya, mereka juga ingin pemerintah memberantas mafia tambang dan juga mafia minyak dan gas (migas).

Baca Juga : Fraksi PKS-Demokrat: Museum Rasulullah Seharusnya Tidak Dijadikan Objek Wisata

Aksi demo ini diikuti oleh sekitar 20 lebih aktivis HMI. Mereka berjalan dari gerbang selatan alun-alun Kota Probolinggo. Kemudian sambil berorasi, mereka menyusuri Jalan Suroyo menuju gedung DPRD Kota Probolinggo. Tak lupa beberapa spanduk berisi keresahan juga mereka geber.

Baca Juga : Harga BBM Naik, Dewan Minta Pemkot Bantu Rakyat Terdampak

Setelah itu, mereka berhenti di depan gerbang selatan gedung DPRD. Mereka bergantian menyuarakan orasi demi orasi, dilanjut dengan tabur bunga, tanda bahwa menurut mereka DPRD telah mati, tak mendengarkan suara rakyat.

Setelah pembacaan orasi selesai, Waka Polres Kota Probolinggo Kompol Subiyanto mempersilakan mereka masuk ke ruang sidang Komisi III DPRD Kota Probolinggo.  Dalam ruang itu, Ketua DPRD Kota Probolinggo  Abdul Mujib menemui langsung para demonstran. Selain itu, ada Sekretaris Komisi III  Eko Purwanto, Kapolres Probolinggo Kota AKBP Wadi Sa'bani, juga perwakilan dari Kodim.

Ketua Umum HMI Cabang Probolinggo Saiful Dedi dalam forum itu menyatakan, 3 hal yang menjadi tuntutannya memang sudah sangat meresahkan masyarakat. Jika pemerintah ingin membuat kebijakan, seharusnya pemerintah bisa melihat kesiapan rakyatnya.

Menurut Dedi, pemerintah saat ini tidak sepenuhnya mengerti apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Oleh karena itu, ia meminta DPRD Kota Probolinggo supaya meneruskan aspirasi ini ke DPR RI. "Kami meminta dengan tegas supaya DPRD Kota Probolinggo bisa meneruskan ke DPR Pusat," ujarnya.

Dedi juga mengatakan, adanya kebijakan kenaikan BBM dan tarif dasar listrik, merupakan bentuk kebodohan pemerintah. "Kebijakan ini bukan lagi dinamika, melainkan kebodohan pemerintah," tegasnya.

ASPIRASI:  Ketua DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib menemui para mahasiswa pendemo di ruang sidang Komisi III.  

Taufiqurrahman, aktivitis HMI lainnya menambahkan, pemerintah justru tidak melihat bagaimana kondisi masyarakat. Aktifitas nelayan, dan masyarakat menengah kebawah justru terhenti sebab kenaikan BBM.

Selain itu menurutnya, beberapa waktu terakhir antrean BBM sering terjadi di SPBU. BBM bersubsidi justru tersalurkan dengan salah. Masyarakat menengah ke atas masih menggunakan BBM bersubsidi. Sehingga BBM menjadi langka dan akibatnya ada kenaikan. "Harusnya pemerintah melihat dampaknya bagi masyarakat ke bawah," tuturnya.

Penyampaian aspirasi ini kemudian diakhiri dengan penandatanganan pakta integritas, yang menyatakan: 

1. Atas nama rakyat Kota Probolinggo, DPRD Kota Probolinggo menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, karena akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat, terutama masyarakat kelas menengah kebawah dan pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), yang belum sepenuhmya pulih akinat terdampak pandemi Covid-19;

2. DPRD Koa Probolinggo meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik, dan; 

3. Mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor minyak dan gas (migas) dan pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil, transparan, dari hulu ke hilir.

Selanjutnya, Ketua DPRD Kota Probolinggo  Abdul Mujib berjanji akan meneruskan pakta integritas ini ke DPR RI. "Tentunya suara dari teman-teman ini akan kami coba teruskan ke (DPR, red) pusat," terangnya. (alv/why)