PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Anggota DPRD Kota Probolinggo melalui komisi 1, 2 dan 3 menggelar kunjungan kerja (kunker), meski kebijakan PPKM telah diberlakukan sejak 3 Juli lalu. Dari hasil kunker itu dewan mempelajari penanganan covid-19 di daerah yang dikunjungi, agar nantinya bisa diterapkan di Kota Probolinggo.

Ketua Komisi 2, Sibro Malisi yang melakukan kunker ke Kota dan Kabupaten Jombang mengatakan, kunker komisi 2 sempat dibatalkan karena Pemerintah Jombang memberikan syarat bagi anggota DPRD Kota Probolinggo untuk melakukan swab atau rapid antigen sebelum berkunjung ke Jombang.

Dari ketentuan itu, seluruh anggota komisi 2 akhirnya swab di RS Husada. Kunker Komisi 2 dilakukan mulai 4 sampai 5 Agustus 2021.

Sibro menjelaskan, kunker ke Jombang terkait penanganan pasien covid-19 yang mulai menurun di wilayah Jombang. Menurutnya, Pemda Jombang berhasil menurunkan angka penyebaran covid-19. “Dari status PPKM level 4 menjadi Level 3,” ujar Sibro.

Dalam hasil pembahasan di Jombang, didapatkan pelayanan kesehatan dan perencanaan bansos menjadi soal utama. Pertama, puskemas di Jombang dibuka selama 24 jam dan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat tidak berbelit terkait administrasi. "Terpenting tidak ada gejolak dan penolakan, serta mempermudah," katanya.

Kedua, penerimaan bansos sudah dilakukan tiga bulan sebelumnya. Sehingga dalam perencanaan sudah sesuai evaluasi APBD. "Hasil ini kita laporkan dan dirapatkan pimpinan," ujarnya.

Sekadar informasi, berdasarkan informasi media sosial Twitter yang dipublikasikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, penyebaran kasus covid-19 di Kabupaten Jombang per Kamis, (5/8/2021) masuk 10 angka penyebaran tinggi di Jawa Timur dengan total 9983 kasus. Rinciannya, 7458 sembuh, 1233 meninggal dan 1292 kasus aktif.

Sementara itu, Ketua Komisi 3 Agus Riyanto mengatakan bahwa Komisi 3 kunker ke Provinsi Jawa Tengah yakni Kabupaten Sragen dan Karanganyar, Senin (2/8) hingga Kamis (5//8). Kedua daerah itu berstatus PPKM level 3.

Dari kunjungannya ke Sragen dan Karanganyar, Agus menerangkan bahwa isolasi mandiri menjadi fokus dua pemerintah daerah tersebut. Ia mencontohkan, pasien isoman dipantau terus oleh relawan pemerintah dan memberikan pelayanan untuk meningkatkan imunitas. "Di Karanganyar, bansos terpusat dengan bupati dan dewan," kata Agus.

Dikonfirmasi terpisah, Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin mengaku bahwa pihaknya tetap fokus pada proses penanganan penyebaran covid-19. Menurutnya, langkah tersebut membutuhkan anggaran.

Maka dari itu, langkah refocusing yang dilakukan Pemkot Probolinggo bertujuan untuk menyempurnakan penanganannya. "Kesiapan dalam penanganan pandemi," katanya. (ang/don)