JEMBER, TADATODAYS.COM - Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jember hingga November 2025 masih bergerak lambat. Dari target Rp 1,137 triliun, realisasi baru menyentuh Rp 805,4 miliar. Komisi C DPRD Jember menilai Bapenda belum agresif menggali sumber pendapatan yang selama ini bocor atau tidak tersentuh.

DPRD Jember kembali menyoroti kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang dianggap belum maksimal dalam mengejar target PAD 2025. Data terakhir menunjukkan tambahan PAD sebesar Rp 113 miliar pada November, sehingga total realisasi mencapai Rp 805,4 miliar atau sekitar 75 persen dari target tahunan.

Ketua Komisi C DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo menegaskan bahwa stagnasi capaian PAD harus dijawab dengan langkah taktis, bukan rutinitas semata. Terlebih, target PAD pada 2026 dipatok sama dengan tahun ini.

“PAD itu ibarat jantung pemerintah. Kalau tidak digarap serius, maka banyak potensi yang terus hilang. Masih banyak sektor yang belum tersentuh atau bocor,” ujar Ardi usai rapat dengar pendapat di DPRD Jember, Kamis (27/11/2025) sore.

Komisi C menyampaikan sejumlah catatan kepada Bapenda, termasuk evaluasi skema retribusi parkir. Ardi menyebut, pola berlangganan perlu kembali dipertimbangkan untuk menekan kebocoran. Selain itu, sektor reklame dan retribusi lainnya diminta ditertibkan.

Meski ada peningkatan pendapatan menjelang akhir tahun, Ardi menilai capaian 85 persen masih mungkin dikejar. Namun, peluang itu tidak akan tercapai jika Bapenda tetap pasif. “Kenaikan ini memang ada, tapi belum cukup. Masih ada waktu. Kami mendesak Bapenda memastikan semua potensi ditarik optimal,” tegasnya.

Ardi juga menyoroti dua sektor prioritas yang dinilai tidak transparan, yaitu PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan pajak restoran. Keduanya disebut menjadi titik lemah yang bertahun-tahun tak dibenahi.

“Tunggakan PBB sudah menumpuk hampir Rp 100 miliar dari akumulasi tahun ke tahun. Ini PR besar yang tidak bisa terus-menerus dibiarkan,” ungkapnya.

Untuk pajak restoran, Ardi menyebut penetapan nilai pajak masih belum objektif, sehingga realisasi tahun ini jauh dari maksimal. “Tahun sebelumnya bisa 100 persen, sekarang turun karena penetapannya tidak optimal,” kata politisi Partai Gerindra itu. (dsm/why)