PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Rencana pembongkaran 10 toko oleh-oleh haji dan umroh di sisi barat alun-alun Kota Probolinggo, memicu aksi demo para pedagang, Jumat (13/6/2025) pagi. Selain demo dengan memasang spanduk dan poster di tokohnya, paguyuban pedagang tersebut juga mengirim surat ke DPRD Kota Probolinggo, minta difasilitasi rapat dengar pendapat (RDP). 

Surat yang dikirimkan pada Senin 9 Juni 2025 tersebut berisi curhatan pada pedagang depan Masjid Agung Raudlatul Jannah tersebut. Khususnya terkait rencana pembongkaran bedaknya yang direncanakan dilakukan pada 21 Juli mendatang.

Selain itu, para pedagang yang tergabung dalam paguyuban tersebut menyampaikan keberatan atas rencana relokasi pedagang ke kawasan Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) yang dirancang oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (DKUP) Kota Probolinggo.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa jumlah bedak yang direncanakan di lokasi relokasi tidak mencukupi untuk menampung seluruh anggota paguyuban yang jumlahnya 10 pedagang aktif. Selain itu relokasi TWSL dinilai tidak sesuai secara fungsi dan geografis dengan jenis usaha oleh-oleh haji dan umroh.

“Kami di bedak ini sudah 10 tahun lebih. Bedak ini menjadi sumber mata pencaharian kami. Jika kami diminta pindah, berpotensi besar menurunkan pendapatan bahkan menyebabkan kami kehilangan pekerjaan,” kata Rivo Alfadani, pemilik lapak rumah kurma.

Menanggapi surat yang dikirimkan oleh paguyuban pedagang pusat oleh-oleh haji dan umroh ini, Wakil Ketua II DPRD Kota Probolinggo Santi Wilujeng Prastyani merespons baik apabila para pedagang ingin menyuarakan pendapatnya. Terkait dengan rencana pembongkaran bedak tersebut, politisi PDI Perjuangan ini berharap ada solusi atau kebijakan yang tidak merugikan satu sama lain.

“Misi Probolinggo Bersolek sangat kami dukung, namun saya berharap tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dan beberapa kali saya bertemu mereka, dan berkeluh kesah enggan untuk pindah. Mungkin alangkah lebih baiknya jika diberikan tempat yang sekiranya masih prospek untuk mereka berjualan,” ungkapnya.

Terkait permintaan RDP oleh pedagang, Santi Wilujeng Prastyani akan berkomunikasi dengan ketua DPRD Kota Probolinggo, untuk bisa didisposisikan kepada komisi yang membidangi. Dalam hal ini adalah Komisi III yang akan menjadwal kapan akan diundang untuk RDP.

“Siapapun punya hak untuk bisa beraudiensi dengan DPRD. Semoga nanti DPRD juga bisa memjembatani antara pedagang dengan Bapak Wali Kota, sehingga menemukan solusi terbaik,” tambahnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota Probolinggo berencana merevitalisasi alun-alun dengan anggaran Rp 9,5 miliar. Sebagai salah satu bagian dari revitalisasi ini adalah perbaikan trotoar di sisi barat alun-alun, tempat berdirinya 10 stan atau toko oleh-oleh haji dan umroh, tepat di depan Masjid Agung Raudlatul Jannah.

Di lokasi tersebut ada 10 toko. Tapi menurut pedagang, yang disediakan hanya 5 stan relokasi. Itupun lokasi relokasi yang dipilih ialah depan TWSL atau kebun binatang mini. Menurut pedagang, selain jumlahnya tidak mencukupi, lokasi relokasi tersebut tidak cocok dengan jenis dagangan mereka. 

Selanjutnya, menurut pedagang, pembongkaran akan dilakukan pada 21 Juli mendatang. Pedagang diberikan waktu 2 bulan untuk mengosongkan lapak milik pemerintah tersebut. Karena merasa tidak mendapat solusi yang tepat, pedagang berniat curhat ke wakil rakyat. (mel/why)