BANYUWANGI, TADATODAYS.COM - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Banyuwangi pada Selasa (24/08/2021), mengikuti RDP dengan DPRD Kabupaten Banyuwangi. Hearing itu guna mencari solusi agar beberapa hotel dan restoran tidak terancam tutup di masa PPKM.

Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat kusus kantor DPRD Banyuwangi, dengan dihadiri oleh Wakil Ketua I M Ali Mahrus dan Wakil Ketua II Michael Edy Hariyanto, serta anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi lainya.

Hadir pula Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar) MY Bramuda, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) dr. Widji Lestariyono, dan Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

Zaenal, selaku ketua PHRI Banyuwangi menyampaikan PPKM yang deterapkan oleh pemerintah membuat hotel dan restoran di Banyuwangi kekurangan pendapatannya. Hal itu telah berlangsung hampir 2 tahun. "Saat ini kami meminta solusi kepada lembaga eksekutif dan legislatif," ujarnya.

Zaenal menyebutkan, hingga saat ini beberapa hotel di Banyuwangi sangat sepi pengunjung, karena destinasi wisata yang masih belum diperbolehkan untuk dibuka, "Kami harus bekerja keras lantaran wisata masih belum sepenuhnya dibuka," ujarnya.

Menanggapi keluhan PHRI, Kepala Disbudpar MY Bramuda mengatakan, mengenai pembukaan wisata pihaknya belum bisa memutuskan. "Wewenang pusat," kata Bramuda.

Namun demi keberlangsungan hotel dan restoran, Disbudpar Banyuwangi akan berupaya untuk mendorong kegiatan pemerintah di hotel. Seperti rapat dinas. "Agar sedikit membantu pemasukan hotel-hotel di Banyuwangi" ujarnya.

Sementara, Wakil Ketua II DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariayanto, mengatakan bahwa pihaknya akan berupaya memberikan kelonggaran bagi hotel dan restoran agar bisa bertahan di masa PPKM.

Michael akan berdiskusi dengan pihak-pihak terkait, seperti kapolres dan beberapa dinas agar ada kelonggqran bagi hotel untuk mengadakan kegiatan. "Minimal 25 persen dari kapasitas," kata Michael. (dik/don)