Mochammad Angga


Wartawan Tadatodays.com | 2021-01-26 17:31:36

Pol PP Fokus Operasi Non-Yustisi, PKL Kembali Berjualan di Belakang Eratex

LAGI: Pedagang buah kembali berjualan di belakang pabrik garmen, Jalan Supriyadi Kota Probolinggo.

PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Pedagang Kaki Lima  (PKL) kembali berjualan di Jl Supriyadi, tepatnya di belakang PT. Eratex Djaja. Padahal, sebelumnya mereka telah direlokasi ke tempat yang disediakan Pemerintah Kota Probolinggo.

Kasi Ops Satpol PP Kota Probolinggo, Hendra Kusuma mengatakan, ada sekitar 160 Personil Satpol PP yang dibagi penugasannya. Di antaranya, di Fasilitas Kesehatan dan 3 pos penjagaan seperti di Taman Maramis dan Bundaran Gladak Serang dan lainnya.

Baca Juga : Berulah dengan Melempar Batu, ODGJ Diamankan

Menurutnya, peningkatan jumlah pasien Covid-19 di Kota Probolinggo membuat Satpol PP lebih fokus pada proses penertiban kerumuman. Bahkan, jika sebelumnya menggelar operasi non-yustisi 2 kali selama seminggu, kini menjadi  3 kali ditambah penjagaan di tugas pos pengamanan."Kita genjot," ucapnya saat ditemui di kantor Satpol PP Jl. Panglima Sudirman, Kota Probolinggo.

Baca Juga : Pedagang Keliling Pergi, Malah Diganti Parkir Liar

Ditanyakan, apakah akan dilakukan penambahan personil dalam rangka penertiban dan pengawasan terhadal PKL yang bandel, Hendra menuturkan bahwa penambahan personil telah selesai di tahun 2020 sebanyak 55 orang.

Dalam penertiban itu, Satpol PP tetap memberikan atensi terhadal PKL dan akan dicarikan solusi yang terbaik. "Karena petugas juga perlu memperhatikan stamina dan imunitasnya. Nanti kita akan jadwalkan kembali," paparnya

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan setempat, Fitriyawati Jufri mengatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi dahulu dengan Satpol PP. Sementara ini, Paving dan tanda di tempat relokasi masih menunggu kesiapan anggaran.

Akan tetapi, serapan anggatan itu masih terkendala Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). "Saat ini dengan sistem yang baru masih belum bisa menyerap anggaran," paparnya. (ang/don)