PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Ratusan buruh pabrik olahan kayu PT Mandiri Jaya Sukses Indo (MJS) Probolinggo, melakukan aksi demonstrasi di depan gedung kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo, Kamis (17/12/2020).

Aksi yang dimulai pada pukul 10.00 WIB itu bertujuan untuk meminta klarifikasi dari Komisi IV DPRD yang salah satunya membidangi Ketenagakerjaan, atas statement yang disampaikannya melalui media bahwa PT MJS pabrik "nakal" dan ilegal.

Tomi Angga Widiatmoko, koordinator lapangan aksi mengatakan, statement yang disampaikan oleh pihak DPRD itu sudah melukai pemilik perusahaannya. Bahkan, dampaknya saat ini pabrik tempat 400 orang bekerja itu menganggur.

"Itu mengakibatkan pemilik dari PT MJS ini menutup investasinya" terangnya, mewakili suara ratusan buruh PT MJS.

Menurutnya, yang lebih tahu tentang kondisi pabrik tersebut adalah pihak karyawan. Sedangkan DPRD hanya berkunjung pada tanggal 25 November 2020 saja, dan sudah bisa berstatement kurang baik hingga melukai pemilik perusahaan. Karena itu, pihaknya sangat menyesali apa yang dilakukan oleh DPRD.

Atas ditutupnya pabrik tersebut, Tomi menyebut bahwa karyawan saat ini menganggur. "Di tengah pandemi seperti ini, pekerjaan sangat sulit didapatkan," ucapnya.

Sementara itu, Lukman Hakim, wakil ketua 1 DPRD Kabupaten Probolinggo yang menemui massa pendemo mengatakan, dirinya akan menyampaikan apa yang menjadi tuntutan karyawan kepada Pimpinan DPRD lainnya. Ia berjanji akan segera melakukan musyawarah bersama kedua belah pihak, baik dengan pimpinan Komisi IV DPRD dan juga PT MJS.

"Niat kita, komisi IV itu yang datang ke PT MJS akan kita bicarakan juga. Jadi niatan tulus masalah BPJS, masalah upah kita bicarakan, bukan hanya klarifikasi saja" tandas politisi PKB ini.

Terpantau, aksi massa itu berlangsung damai, dan membubarkan diri pada pukul 12.00 WIB setelah ditemui oleh Lukman Hakim.

Sebelum meninggalkan loakasi demo, mereka masih sempat membersihkan sampah seperti botol dan dus air mineral yang berserakan di depan gedung DPRD. (zr/don)