PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Anggota DPRD Kota Probolinggo mendapat keluhan soal rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 di Pemkot Probolinggo. Pemkot hanya membuka pendaftaran dengan kuota penerimaan 121 orang, dengan alasan menyesuaikan kekuatan anggaran. Sedangkan masih ada 1.500 lebih tenaga honorer yang belum mendapat kepastian. 

Keluhan dilayangkan pada anggota DPRD Kota Probolingggo. Salah satunya Sibro Malisi dari Fraksi Nasdem. Menurutnya, alasan pemkot hanya membuka 121 kuota itu tidak masuk akal. "Pertanyannya ini bukan masalah anggaran, tapi bagaimana tanggung jawab pemkot ketika PTT tidak masuk dalam data base BKN,” katanya melalui sambungan telepon, Senin (7/10/2024) siang.

Menurutnya, kalau berbicara anggaran, maka Pemkot Probolinggo mampu. Sibro menerangkan tidak perlu dikaitkan dengan belanja pegawai yang besar. Sebab, belanja pegawai dikurangi secara bertahap dan menjadi problem secara nasional. “Mestinya diselesaikan satu satu. PTT dulu kita selesaikan, baru bicara belanja pegawai,” ujarnya.

Alhasil, Fraksi Nasdem mengusulkan Rapat Panitia Khusus (Pansus) membicarakan keluhan tenaga honorer. "Pansus ini sekaligus menjawab kegelisahan teman - teman PTT di Kota Probolinggo. Karena sejatinya, PTT di Kota Probolinggo sudah tuntas Desember," ucapnya.

Sibro menyebutkan, DPRD akan meminta penjelasan kepada pemerintah, Kementerian PAN-RB dan BKN. "Ada proses yang salah sampai gagalnya PTT tidak bisa daftar itu karena ada penyebabnya. Nah kami ingin mencari penyebab sekaligus solusinya,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, persoalan nasib tenaga honorer ini dibahas dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar), pada Agustus 2024 lalu. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Probolinggo Fathur Rosi menyampaikan perlunya diskusi lanjutan persoalan nasib tenaga honorer ini.

Yang jelas, pemkot hanya mampu merekrut PPPK sebanyak 121 formasi. Pemkot membutuhkan Rp 7,3 miliar selama setahun untuk membayar gaji 121 PPPK. Hal ini telah disetujui Kemen PAN-RB.

Sementara, Rosi belum menjawab upaya konfirmasi wartawan tadatodays.com terkait rencana Rapat Pansus oleh DPRD Kota Probolinggo. (alv/why)