PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Baru-baru ini mantan Wali Kota Probolinggo 2019-2024 Habib Hadi Zainal Abidin meminta Pansus PPPK DPRD Kota Probolinggo untuk mengundangnya. Namun, permintaan itu ditolak karena pansus tidak ingin ada politik praktis.

Pansus PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) DPRD Kota Probolinggo berusaha mengulik penyebab 1.746 PTT (Pegawai Tidak Tetap) di Kota Probolinggo tidak masuk database BKN. Hal ini membuat Habib Hadi ingin datang dalam pembahasan pansus dalam masalah tersebut.

Melalui unggahan video pada akun instagram pribadinya, Habib Hadi meminta anggota Pansus PPPK untuk menghadirkan dirinya, sebagai mantan wali kota saat polemik PPPK terjadi.

"Izinkan saya menanggapi beberapa hal, yang saat ini sedang trending, dan banyak isu diluar sana, yang seakan akan menggiring opini tentang saya, padahal belum tentu isu tentang saya itu benar adanya," ucap Habib dalam pernyataannya di akun instagram @handaledukasi.

Menurut Habib Hadi, ia memahami kekhawatiran tenaga honorer. "Saya mengerti kalian semua, marah, kecewa, bahkan ada yang berputus asa, tentang ketidakpastian hasil PPPK Kota Probolinggo," imbuhnya.

Habib Hadi menambahkan, selama menjabat wali kota, ia memperjuangkan tenaga honorer. "Saya mengharapkan kepada yang terhormat, Pansus untuk berkenan menghadirkan saya dalam sidang bersama kasus PPPK Kota Probolinggo, karena ini menyangkut nasib orang banyak, saya ingin persoalan ini segera selesai dan jelas, sehingga teman - teman PTT di Kota Probolinggo paham, dengan apa yang mereka hadapi," tuturnya.

Sementara saat dikonfirmasi, Ketua Pansus PPPK Sibro Malisi menyatakan menolak permintaan Habib Hadi. Ia tak ingin melibatkan Habib Hadi yang saat ini menjadi kandidat wali kota dalam Pilkada 2024.

"Kami menyampaikan apresiasi kepada Habib Hadi Zainal Abidin, yang dengan terbuka, meminta agar diundang. Namun sejak awal, pansus tidak ingin mengaitkan persoalan PPPK ini ke ranah politik praktis," terangnya, Rabu (6/11/2024) petang, melalui pesan singkat.

Menurut Sibro, yang menjadi fokus pansus adalah memperjuangkan nama-nama tenaga honorer, dalam pendaftaran tahap kedua di bulan Desember. "Kami pun telah mendatangi MenPAN-RB, BKN dengan berkoordinasi Komisi II DPR RI. Kami berharap bisa memperjuangkan teman-teman PTT yang nasibnya tergantung," katanya. (alv/why)