JEMBER, TADATODAYS.COM - Persoalan sampah di Jember kian mengkhawatirkan. Kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA) disebut sudah overload, sementara dampaknya mulai merembet ke lahan pertanian milik warga.

Ketua Komisi A DPRD Jember Budi Wicaksono mengungkapkan limbah dari TPA kini tak lagi tertahan dan mulai mencemari sawah di sekitarnya. “Sudah over. Bahkan ada sawah warga yang mulai tercemar,” ujarnya Selasa (5/5/2026) sore.

Kondisi ini, menurutnya, menuntut penanganan cepat. DPRD mendorong pemerintah daerah segera melakukan normalisasi saluran limbah serta membangun sistem penahan agar air kotor tidak meluber ke lahan warga. “Langkah awal kita benahi salurannya dulu, lalu dibuat penahan supaya limbahnya tidak keluar,” katanya.

Penanganan tersebut rencananya akan dimasukkan dalam perubahan APBD 2026. Saat ini, anggaran pengelolaan sampah di APBD awal dinilai masih terbatas, hanya sekitar Rp4 miliar.

Di sisi lain, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Jember, Jupriono, menyebut langkah jangka pendek sudah mulai dijalankan, meski masih bersifat terbatas. “Untuk jangka pendek, timbulan sampah yang dibuang ke TPA sudah mulai berkurang karena ada edaran. Kita juga kontrol, dilakukan penimbunan, dan zonanya kita atur kembali,” ujarnya.

Ia menambahkan, perbaikan saluran tetap dilakukan meski belum menggunakan sistem teknis permanen. “Salurannya yang masih tanah itu kita perbaiki, sudah berjalan. Itu yang paling mungkin kita lakukan dalam waktu dekat,” katanya.

Selain itu, Jupriono juga menyoroti persoalan sistem pengolahan air lindi yang dinilai tidak optimal dan perlu segera dibenahi. “Sistem lindinya kemungkinan macet dan perlu perbaikan, karena sudah lama tidak diperbaiki,” ujarnya.

Untuk mencegah limpasan limbah ke lahan warga, pihaknya juga akan menyiapkan pagar pembatas agar aliran air lindi lebih terkontrol. “Pagar itu penting supaya air tidak keluar dan bisa kita arahkan,” tegasnya.

Sementara itu, Budi mengakui, di tengah larangan praktik open dumping dari pemerintah pusat, Jember masih belum bisa sepenuhnya meninggalkan metode tersebut karena keterbatasan lahan. “Untuk sementara masih dipakai, karena lahannya memang terbatas,” jelasnya.

Fokus penanganan awal akan diprioritaskan di TPA Pakusari, yang saat ini menjadi titik dengan keluhan paling banyak dari warga. “Keluhan masyarakat, terutama petani, sudah lama. Ini yang harus segera ditangani,” katanya. (dsm/why)