Wakil Ketua II dan Komisi I DPRD Kota Probolinggo Sidak Sekolah, Pastikan Kesiapan SPMB 2025

Alvi Warda
Thursday, 12 Jun 2025 13:50 WIB

SIDAK: Rombongan dewan melihat ruang-ruang pembelajaran di SMPN 9 Kota Probolinggo.
PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Wakil Ketua II bersama Komisi I DPRD Kota Probolinggo mendatangi tiga sekolah, pada Kamis (12/6/2025) pagi. Kedatangan mereka untuk melihat persiapan SPMB agar dapat berjalan maksimal. Namun ada kepala sekolah yang curhat soal banyak murid titipan atau rekomendasi dari luar jalur.
Tiga sekolah yang didatangi rombongan dewan ialah SD Negeri 1 Tisnonegaran di Jalan Suroyo, SMP Negeri 9 dan SMP Negeri 5 di Jalan HOS Cokroaminoto. Sidak ini bertujuan untuk mengetahui kendala sekolah dalam persiapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025.
Di masing-masing sekolah, para wakil rakyat bertemu dengan kepala sekolah. Pada pertemuan tersebut, pihak dewan bertanya pada kepala sekolah soal kendala atau keluhan selama persiapan SPMB.
Kepala SMP Negeri 9 Kota Probolinggo Qomarudin mengatakan, soal kendala atau keluhan SPMB, menurutnya belum ada. Namun, jika berkaca pada tahun sebelumnya, SMP Negeri 9 banyak menolak murid karena kuota terpenuhi.
.png)
PERTEMUAN: Rombongan Wakil Ketua II dan Komisi I DPRD Kota Probolinggo saat di SMPN 5 Kota Probolinggo.
"Alhamdulillah selama bertahun-tahun tidak pernah ada kendala. Bahkan kami sering menolak setelah kuota terpenuhi. Banyak sekali yang mau daftar di sini Pak, Bu. Namun kami mematuhi sistem dari pemkot," ujarnya.
Menurutnya, tahun ini, untuk kelas 7 SMPN 9 akan menerima 8 rombel (rombongan belajar) dengan total siswa 288. "Sehingga kami memiliki 8 kelas, sama dengan tahun sebelumnya. Jadi tidak ada pengurangan atau penambahan. Nah, hanya saja ditambah jumlah perkelaa menjadi 36 siswa," ucapnya.
Selesai pertemuan, rombongan dewan sempat melihat-lihat kondisi ruang-ruang belajar di SMPN 9. Salah satunya, melihat ruang podcast. Setelah itu, rombongan dewan melanjutkan sidak ke SMPN 5 Kota Probolinggo.
Di SMPN 5 Kota Probolinggo, kepala sekolah Subaidah juga curhat soal titipan. Hal itu terjadi biasanya setelah masa penerimaan hampir selesai.

"Alhamdulillah, sekolah kami difavoritkan masyarakat. Makanya kadang datang bawa surat tuh, rekomendasi ini, rekomendasi itu. Jadi kami jelaskan saja, bahwasanya tidak ada jalur seperti itu," kata Subaidah saat diwawancara.
Selain soal banyaknya titipan, Subaidah juga mengeluhkan soal pengambilan token. Ia berharap pemkot dapat menyosialisasikan secara jelas bahwa token dapat diambil di sekolah terdekat. "Tetapi banyak yang ngambil di SMPN 5 karena daftarnya di sini. Akhirnya, kita kewalahan dan masyarakat menilai sekolah kami yang lambat. Padahal bisa diambil di sekolah manapun," katanya.
.png)
PODCAST: Para anggota dewan melihat ruang podcast SMPN 9 Kota Probolinggo.
Saat diwawancara, Ketua Komisi I DPRD Kota Probolinggo Isah Junaidah mengatakan, sekolah harus meningkatkan fasilitas sekolah. "Sekolah sudah siap SPMB, karena ada penambahan jumlah siswa per rombelnya, maka sekolah harus siap dengan fasilitasnya," katanya.
Salah satu yang harus disiapkan menurut Isah ialah tenaga pendidik yang mumpuni. "Juga terkait siswa disabilitas. Ini juga sebenarnya membutuhkan kesadaran orang tua atau pendamping anak ya. Harus ada koordinasi juga dengan sekolah. Sehingga anak disabilitas bisa sekolah sesuai kebutuhan," ujarnya.
Selanjutnya, Wakil Ketua II DPRD Kota Probolinggo Santi Wilujeng mengatakan, ia mendampingi Komisi I untuk juga turun mengetahui kendala yang dihadapi sekolah. "Saya juga ingin menggali informasi mengenai kesiapan sekolah-sekolah negeri untuk menyambut penerimaan murid baru 2025," katanya.
Menurut Santi, sampai saat ini tidak ada kendala yang disampaikan sekolah terkait SPMB di Kota Probolinggo. "Alhamdulillah dari beberapa yang kami kunjungi hari ini semuanya sudah melekukan persiapan yang cukup baik," ujarnya.
Ia berharap, SPMB di Kota Probolinggo bisa berjalan dengan lancar, transparan dan sesuai dengan yang diinginkan oleh murid dan sekolah. Sehingga tidak ada lagi ketimpangan antar sekolah negeri maupun swasta.
"Belajar bisa di mana saja. Yang terpenting adalah niat. Inshaallah dengan sistem domisili ini nanti bisa lebih menjaring murid-murid yang sudah sesuai dengan mekanisme. Yang tidak diterima di sekolah yang diinginkan jangan patah semangat di manapun kita bsia mencari ilmu. Pemerintah sudah menyiapkan sarana dan prasarana belajar agar anak-anak Indonesia menjadi anak yang berkualitas," tuturnya. (*/alv/why)





Share to
 (lp).jpg)



