Andi Saputra


Wartawan Tadatodays.com | 2021-06-14 20:10:35

Bupati Jember Segera Definitifkan Pejabat Berstatus Plt

BIROKRASI: Bupati Jember Hendy Siswanto, bakal mendefinitifkan pejabat berstatus Plt menjadi definitif.

JEMBER, TADATODAYS.COM - Bupati Jember Hendy Siswanto bakal mendefinitifkan seluruh jabatan yang berstatus pelaksana tugas (plt) menjadi definitif, pada pekan ini. Hal itu, disampaikan langsung oleh Hendy di Pendapa Wahyawibawagraha, Senin (14/6/2021).

Hendy menjelaskan, selama ini pihaknya tengah melakukan proses penataan ulang birokrasi dengan hati-hati. Oleh karenanya, membutunkan waktu yang tidak sebentar.

Baca Juga : Pemkab Jember Alokasikan Rp 150 Miliar untuk Bantuan Uang Tunai dan Sembako

Penataan yang dilakukan itu tidak terlepas dari sepirit kepemimpinannya selama ini yakni, menuju birokrasi yang berprinsip pada sinergi, kolaborasi dan akselerasi.

Baca Juga : Sempat Kehabisan, Pemkab Jember Akhirnya Terima 26 Ribu Dosis Vaksin

Ia memastikan, para pejabat di lingkungan Pemkab Jember yang masih berstatus Plt segera ditetapkan sebagai pejabat definitif. "Minggu ini, semuanya selesai," ujarnya.

Diketahui, sebelumnya pada 12 Maret 2021 lalu, Bupati Jember merombak 631 pejabat Pemkab Jember mulai dari eselon II, III, dan IV.

Langkahnya itu dengan memutasi para ASN dari jabatannya dan kemudian mengisi jabatan definitif dengan pejabat Plt. Termasuk, Sekretaris Daerah Mirfano ditetapkan sebagai Penjabat.

Saat itu, Hendy berpendapat bahwa langkahnya itu dilakukankan untuk mempercepat proses pembahasan APBD. Maka jabatan Plt itu hanya berlaku selama 3 bulan, terhitung sejak April 2021 lalu. Sehingga pada akhir bulan Juni ini, Hendy memastikan jabatan telah didefinitifkan.

Kebijakan menetapkan Plt untuk pejabat di lingkungan Pemkab Jember itu tak lepas dari kritik dari legislatif.

Salah satu kritik muncul dari Fraksi PDIP. Melalui wakil Ketua DPC PDIP Jember Widarto, menilai langkah Bupati Hendy kurang tepat. Lantaran, sesuai Surat Edaran Badan Kepegawaian Nasional Nomor 1 Tahun 2021, Plt tidak diperbolehkan mengambil kebijakan bersifat strategis dan yang berdampak pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran termasuk tidak dapat ikut terlibat dalam pembahasan APBD. (as/don)