JEMBER, TADATODAYS.COM - Perlindungan ribuan buruh tani di Jember mendadak hilang dari pos anggaran 2026. Di saat yang sama, miliaran rupiah justru digelontorkan untuk kegiatan yang bersifat seremonial.

Jember kembali dihadapkan pada polemik arah kebijakan anggaran sektor pertanian. Dalam pembahasan terbaru, alokasi untuk BPJS Ketenagakerjaan bagi buruh tani di tahun 2026 dipastikan tidak tersedia.

Padahal, pada tahun sebelumnya, lebih dari 10 ribu buruh tani masih mendapatkan perlindungan tersebut melalui APBD.

Temuan ini mencuat dalam rapat dengar pendapat antara Komisi B DPRD Jember dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP), Senin (4/5/2026).

Di forum itu, Sekretaris Dinas TPHP Sigit Boedi mengakui adanya pergeseran penggunaan anggaran. Ia menyebut, sekitar Rp2,6 miliar dialokasikan untuk kegiatan temu tani yang dikemas dalam program Bunga Desa dan Gus Menyapa.

“Anggaran itu digunakan untuk temu tani dalam rangkaian Bunga Desa serta pelaksanaan Gus Menyapa sebanyak 12 kali,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, menilai arah kebijakan anggaran tersebut tidak menunjukkan skala prioritas yang jelas.

Menurutnya, dana miliaran rupiah seharusnya bisa difokuskan untuk kebutuhan yang lebih mendasar, seperti jaminan perlindungan kerja bagi buruh tani.

“Kalau bicara manfaat, tentu jauh lebih terasa ketika anggaran itu digunakan untuk BPJS buruh tani dibanding kegiatan seremonial,” tegasnya saat ditemui Selasa (5/5/2026) sore.

Ia juga menyoroti dampak langsung dari penghapusan anggaran tersebut. Tanpa BPJS Ketenagakerjaan, buruh tani dinilai kehilangan perlindungan dasar saat menghadapi risiko kerja di lapangan.

Bagi Candra, kebijakan ini bukan sekadar soal pergeseran anggaran, melainkan menyangkut keberpihakan pemerintah daerah terhadap kelompok rentan.

“Ini bukan hanya angka di APBD, tapi menyangkut rasa aman pekerja sektor pertanian. Kalau ini hilang, artinya negara absen memberi perlindungan,” tegas politisi PDI-Perjuangan itu.

Lebih jauh, Candra menyebut kondisi ini mencerminkan belum kuatnya keberpihakan kebijakan terhadap masyarakat kecil. “Ini menjadi cerminan bahwa kebijakan anggaran belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat kecil,” katanya. (dsm/why)