JEMBER, TADATODAYS.COM - Penyebaran campak dan rubella di Kabupaten Jember mulai mengkhawatirkan. Dinas Kesehatan (Dinkes) mencatat 15 kecamatan kini masuk kategori Kejadian Luar Biasa (KLB) setelah ditemukan puluhan kasus positif dalam kurun 2025 hingga 2026.

Temuan itu mengemuka dalam hearing antara Dinkes bersama Komisi D DPRD Jember dan kepala puskesmas, Senin (11/5/2026).

Kepala Dinkes Jember, Muhammad Zamroni, menyebut status KLB ditetapkan karena dalam satu desa ditemukan minimal dua kasus positif campak. “Dari total 50 puskesmas di 31 kecamatan, ada 15 puskesmas yang masuk kategori KLB campak,” ujarnya.

Data Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Jember menunjukkan, terdapat 119 kasus suspek campak. Dari jumlah itu, 40 kasus telah terkonfirmasi positif berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium.

Adapun wilayah dengan temuan kasus tertinggi berada di Kecamatan Ledokombo dengan 8 kasus positif dari 12 suspek. Disusul Kecamatan Sumberjambe dengan 5 kasus positif.

Sementara Kecamatan Umbulsari, Mayang, dan Silo masing-masing mencatat 4 kasus positif. Khusus Kecamatan Silo, kasus tersebar di dua wilayah kerja puskesmas berbeda. Sedangkan 10 puskesmas lainnya rata-rata mencatat dua kasus positif.

Kepala Bidang P2P Dinkes Jember, Rieta Wahyuningsih, mengatakan penanganan terus dilakukan, mulai dari pelacakan kasus hingga upaya pencegahan penyebaran.

Namun, kata dia, Dinkes masih menghadapi persoalan keterbatasan stok vaksin untuk memperluas mitigasi di wilayah terdampak. “Penanganan sudah kami lakukan maksimal, tetapi memang masih ada kendala keterbatasan vaksin,” katanya.

Terpisah, anggota Komisi D DPRD Jember, Muhammad Hafidi menyoroti serius laporan dari Dinkes tersebut. Pihaknya meminta Dinkes bergerak cepat mengingat campak dan rubella memiliki tingkat penularan tinggi.

Menurutnya, data yang akurat menjadi kunci agar langkah penanganan tidak terlambat dan kebijakan yang diambil tepat sasaran. “Dari data yang disampaikan kemarin, kami ingin penanganannya benar-benar terukur. Jangan sampai kasus meluas karena lambat diantisipasi,” tegasnya saat dikonfirmasi pada Selasa (12/5/2026) pagi.

Komisi D juga meminta seluruh puskesmas di wilayah KLB memperkuat koordinasi dan pertukaran informasi untuk menekan rantai penularan. "Sebagai legislatif, kami akan terus memantau langkah penanganan yang dilakukan Dinkes, termasuk mencari solusi atas keterbatasan vaksin yang saat ini dihadapi," katanya. (dsm/why)