JEMBER, TADATODAYS.COM - Pemkab Jember tengah melakukan uji publik terhadap 9.690 tenaga non ASN (Aparatur Sipil Negara) pada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan unit kerja. Uji publik belum kelar, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan surat bahwa pendataan 948 tenaga Non ASN Pemkab Jember tidak sesuai ketentuan.

Hal itu tertuang dalam surat resmi BKN tertanggal 7 Oktober 2022. Dinyatakan bahwa rekapitulasi hasil pendataan tenaga non-ASN tahap prafinalisasi telah disampaikan BKN sebagai rujukan masing-masing instansi untuk mengumumkan data non-ASN.

Lalu BKN menyatakan, per 7 OKtober 2022, dari seluruh Indonesia terdapat sebanyak 152.803 data non-ASN yang tidak sesuai dengan Surat Menteri PAN-RB nomor B/185/M.SM.02.03/2022 dan B/1511/M.SM.01.00/2022. Sejumlah 152.803 data non ASN itu meliputi pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan serta sejenisnya.

Dalam lampiran surat BKN tertanggal 7 Oktober 2022 itu, disebutkan secara spesifik ada 948 jabatan di Pemkab Jember yang tidak sesuai ketentuan. Seluruhnya terdiri atas 39 Item jabatan, dari juru cuci, juru mudi, sampai tukang cuci. 

Untuk itu BKN meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing daerah untuk melakukan verifikasi dan  validasi kembali daftar tenaga non-ASN yang jabatannya tidak sesuai.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jember Suko Winarno membenarkan adanya surat BKN tersebut. Pihaknya menyebut teguran perihal ketidak-sesuaian tenaga non-ASN bukan hanya Jember, melainkan hampir seluruh daerah di Indonesia juga mendapat teguran yang sama.

Suko mengatakan, sebanyak 948 tenaga non-ASN yang disebut tidak sesuai oleh BKN merupakan mereka yang masuk dalam ketiga ketegori tenaga kerja, yakni tenaga kebersihan,  keamanan, dan pengemudi.

Berdasarkan surat itu, Suko mengatakan saat ini tengah melakukan verifikasi ulang, untuk selanjutnya, mengeluarkan tenaga tidak sesuai itu dari daftar pendataan. Namun demikian, apakah akan ada pemutusan hubungan kerja terhadap nama-nama tersebut, pihaknya masih menunggu petunjuk pusat. "Kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut, karena ini kebijakan nasional," katanya kepada tadatodays.com, Selasa (11/10/2022).

Untuk diketahui, BKPSDM Jember saat ini tengah melakukan uji publik tenaga non ASN dari tanggal 7 Oktober hingga 12 oktober 2022.

Uji publik yang akan ditutup pada tanggal 12 oktober 2022 besok itu, kata Suko, dilakukan sebagai bagian dari tahapan prafinalisasi. Apabila terdapat Tenaga Non ASN yang tidak sesuai dengan ketentuan dan seharusnya tidak termasuk ke dalam data yang diumumkan, maka masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui https://helpdesk.bkn.go.id/nonasn/pra_finalisasi dengan menyertakan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk diketahui, salah satu syarat tenaga non-ASN masuk dalam daftar finalisasi adalah minimal bekerja selama 1 tahun per 31 Desember 2021 lalu. Apabila belum memenuhi ketentuan itu, maka nama yang bersangkutan menurut Suko tidak dapat difinalisasi. "Ini (uji publik, red) kesempatan  masyarakat untuk mengkritisi," katanya.

Suko juga memperingatkan apabila terdapat manipulasi data masa kerja yang dilakukan oleh instansi yang ada di bawahnya, BPKSDM tidak akan segan-segan untuk menghapus nama yang bersangkutan.

Sementara itu, catatan BKN soal data non ASN yang tidak sesuai ketentuan surat MenPAN-RB tidak hanya terjadi di Pemkab Jember. Dalam lampiran surat tertanggal 7 Oktober 2022, BKN juga menyebutkan data non ASN tak sesuai ketentuan terjadi di Pemkab Banyuwangi, Pemkab Lumajang, Pemkab Probolinggo, Pemkot Probolinggo, Pemkab Pasuruan dan Pemkot Pasuruan (baca tabel).  (as/why)