JEMBER, TADATODAYS.COM - Fraksi Partai Gerindra DPRD Jember menilai pengangkatan tenaga honorer non-ASN di lingkungan Pemkab Jember sarat dengan kepentingan politik. Karena itu, Fraksi Gerindra juga mendukung pembentukan panitia khusus (pansus).

Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jember Siswono. Dia menyebut kebijakan tersebut diduga digunakan sebagai alat politik menjelang Pilkada 2024.

"Jadi kami bisa melihatnya bahwa ini sangat bermuatan politis, karena mungkin digunakan untuk kepentingan Pilkada 2024 lalu oleh Bupati Jember. Oleh karenanya kami mendesak pembentukan pansus," tegasnya, Selasa (4/2/2025).

Anggota Komisi A DPRD Jember itu menyoroti Surat Keputusan (SK) Bupati Jember Nomor 188.45/169/1.12.2024 yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Menurutnya, aturan tersebut seharusnya menjadi acuan utama dalam pengangkatan tenaga honorer, bukan untuk kepentingan politik sesaat.

Oleh karenanya, Fraksi Gerindra mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna menelusuri seluruh proses perekrutan.

"Adanya pansus ini diharapkan bisa melihat mulai dari perencanaan hingga teknis perekrutannya, jangan-jangan ada permainan saat rekrutmen ini maka perlu didorong pembentukan Pansus," pungkasnya.

Dengan ini, sudah ada tiga fraksi di DPRD Jember yang mendorong pembentukan pansus terkait tenaga honorer dilingkup Pemkab Jember. Masing-masing ialah Fraksi Golkar-Amanah, Fraksi Nasdem, dan Fraksi Gerindra.

Sebelumnya, Fraksi Golkar-Amanah dan Fraksi Nasdem telah berkirim surat kepada pimpinan DPRD Jember untuk mengusulkan pembentukan pansus pada Senin (3/02/2025). (dsm/why)