JEMBER, TADATODAYS.COM - Setelah Fraksi Golkar-Amanah, kini Fraksi Nasdem DPRD Jember juga mendesak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menangani persoalan ribuan tenaga honorer yang terancam dirumahkan. Ketua Fraksi Nasdem DPRD Jember David Handoko Seto menilai, kekacauan nasib tenaga honorer di Jember harus menjadi perhatian serius.

“DPRD Kabupaten Jember yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pengawasan, maka kami Fraksi Partai NasDem mengusulkan agar segera dibentuk Pansus terkait tenaga honorer," kata David, Selasa (4/2/2025).

Ia menyatakan bahwa masalah honorer non-ASN yang tidak terdaftar dalam database BKN ini berpotensi menjadi jejak buruk bagi pemerintahan mendatang. Oleh karena itu, pihaknya telah mengirimkan surat kepada pimpinan DPRD Jember untuk mendukung pembentukan Pansus. “Kami telah berkirim surat pada pimpinan DPRD Kabupaten Jember pada Senin kemarin," imbuhnya.

David juga mencurigai adanya muatan politis dalam proses rekrutmen tenaga honorer. “Jangan-jangan ini mengandung unsur politisnya juga, karena saat itu Bupati Jember Hendy mencalonkan lagi," tambahnya.

Usulan pembentukan Pansus sebelumnya sudah disuarakan oleh Fraksi Golkar-Amanah. Ketua Fraksi Golkar Amanah, Holil Asyari, menyatakan mereka juga telah menyurati pimpinan DPRD terkait hal ini.

“Sebagaimana janji saya kemarin, terkait usulan pembentukan Pansus, maka hari ini saya mengirimkan surat kepada pimpinan DPRD Jember untuk segera membentuk Pansus," ujar Holil, Senin (3/2/2025).

Masalah ribuan honorer yang belum terdaftar dalam database BKN ini sangat memprihatinkan, karena bisa berdampak pada status dan kesejahteraan mereka. Holil menduga ada kesalahan prosedur dalam perekrutan honorer, mengingat jumlah yang tidak terdaftar melonjak tajam.

"Pada 2022, jumlah honorer yang tidak terdaftar sekitar 900 orang, tapi tahun ini jumlahnya melonjak empat kali lipat menjadi lebih dari 4.000. Kami mempertanyakan, kenapa hal ini bisa terjadi?" ujarnya.

Usulan pembentukan Pansus ini juga disambut positif oleh Kepala BKPSDM Jember. "Kami melihat ini sebagai langkah positif dan siap patuh pada regulasi yang berlaku. Kami juga siap menyampaikan data terkait hal ini," ujarnya. (dsm/why)