JEMBER, TADATODAYS.COM - Fraksi Golkar Amanah DPRD Jember mengirimkan surat resmi kepada pimpinan DPRD Jember. Isi suratnya mendesak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer non-ASN yang belum terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Sebagaimana janji saya kemarin, terkait usulan pembentukan pansus, maka hari ini saya mengirimkan surat kepada pimpinan DPRD Jember untuk segera membentuk pansus," ujar Ketua Fraksi Golkar Amanah Holil Asyari, yang akrab disapa Ra Holil, Senin (3/2/2025).

Ra Holil menambahkan, pembentukan pansus ini bertujuan untuk memastikan hak-hak tenaga honorer di Jember diperjuangkan dan mendapatkan perhatian dari pemerintah. "Kami ingin memastikan hak-hak tenaga honorer di Jember diperjuangkan dan diperhatikan oleh pemerintah," tegasnya.

Fraksi Golkar Amanah berharap dengan adanya pansus, DPRD Jember bisa menggali lebih dalam akar permasalahan ini dan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan instansi lainnya, guna menemukan solusi terbaik bagi tenaga honorer non-ASN.

Masalah tenaga honorer yang belum terdaftar dalam database BKN ini sangat mengkhawatirkan, karena dapat memengaruhi status dan kesejahteraan ribuan tenaga honorer di Pemkab Jember. Sebelumnya, diketahui bahwa ribuan pegawai honorer di Pemkab Jember tidak terdaftar dalam sistem database Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Ra Holil menduga adanya kesalahan prosedur dalam perekrutan tenaga honorer di Jember. Oleh karena itu, pembentukan pansus dianggap sangat penting untuk menyelesaikan masalah ini. "Pada tahun 2022, jumlah honorer yang tidak terdaftar ada sekitar 900 orang, namun tahun ini jumlahnya melonjak empat kali lipat menjadi lebih dari 4.000. Kami mempertanyakan, kenapa hal ini bisa terjadi?" ujarnya.

Sebelumnya, Kepala BKPSDM Jember mendukung pembentukan pansus sebagai langkah untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer di Jember. "Kami melihat ini sebagai langkah positif, dan kami akan patuh pada regulasi yang berlaku. Kami juga siap menyampaikan data terkait hal ini," ujarnya. (dsm/why)