JEMBER, TADATODAYS.COM - Komisi D DPRD Jember menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait stunting atau tengkes dan Open Defecation Free (ODF), Selasa (31/1/2023) di ruang Komisi D. Dalam RDP itu terungkap data stunting yang tidak padu antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

Kementrian Kesehatan merilis data tengkes dari hasil Survei Status Gizi Indonesia tahun 2022 (SSGI 2022). Berdasar rilis tersebut, Jember menempati ranking tertinggi se-Jatim dalam prevalensi balita tengkes (tinggi badan menurut umur) secara presentasi yang mencapai angka 34,9 persen. Sedangkan Jember sendiri memiliki data persentase tengkes di angka 7,37.

Untuk itu anggota Komisi D, Achmad Dafir Syah berkomentar bahwa puncak dari segala masalah perbedaan data itu berasal dari data yang tidak padu antar OPD. “Ketika kita konfrontir OPD, misalnya Dinsos, dia memberikan data kurang lebih 30 ribu resiko bayi stunting. Sementara, Dinkes datanya kurang lebih 12 ribu. Ini saja sudah berbeda,” jelasnya pada tadatodays.com usai RDP.

Terlebih, menurut Dafir, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember hanya memiliki data Keluarga dengan Resiko Stunting (KRS). “Tapi mereka tidak punya data terkait balita stuntingnya,” katanya.

Hal tersebut menjadi pertanyaan besar, lanjutnya, karena bagaimana  Jember serius dalam penanganan tengkes jika terdapat data yang berbeda di setiap OPD. “Data yang mau dipakai ini yang mana? Kaitannya dengan Komisi D ini adalah masalah penganggarannya,” ungkapnya.

Oleh karenanya, Dafir mengatakan, pihaknya selalu menggaungkan untuk mengikuti arahan Gubernur Jatim untuk menyiapkan one data. “Yang mana data dengan validitas paling tinggi bisa menjadi acuan masing-masing OPD. Masa tidak bisa memadankan data,” tegasnya.

Selanjutnya, Plt Kepala Dinkes Jember Koeshar Yudyarto mengungkapkan bahwa pihaknya tetap menghormati data yang dirilis Kemenkes. “Sedangkan data yang kita peroleh dari penilaian kader yang ada di puskesmas itu 7,37,” katanya.

Pada Februari 2023, Koeshar mengatakan, pihaknya akan menimbang ulang bayi di Jember dengan lebih teliti. “Mumpung bulan penimbangan dan Vitamin A. Kita akan mengikutsertakan bidan dan posyandu,” ungkapnya.

Mengenai perbedaan data yang signifikan antara Dinkes dan Kemenkes, menurut Koeshar, kemungkinannya berangkat dari teknik penimbangan atau pengisian data. “Sebenarnya cara penimbangannya sama, mungkin di lapangan kurang teliti,” jelasnya.

Anggaran yang digelontorkan dalam mengentaskan tengkes di Jember,  tambahnya, berkisar Rp 200 juta. “Kita juga perlu perbaikan timbangan yang sudah lama. Alhamdulillah tahun ini dapat timbangan baru,” imbuhnya. (iaf/why)