PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Beberapa waktu belakangan warga Kota Probolinggo banyak menyoal juru parkir (jukir) liar di alun-alun kota. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Probolinggo menyatakan tetap melarang adanya jukir yang tidak termasuk wewenangnya, atau disebut jukir liar.  Sedangkan, para jukir yang dimaksud menyatakan sudah berkoordinasi dan minta izin ke Dishub. 

Dalam perbincangan masyarakat, jukir liar di alun-alun Kota Probolinggo disebutkan menarik pungutan sampai Rp 5.000 rupiah.

Kepala Dishub Kota Probolinggo Agus Efendi Saat dikonfirmasi pada Selasa (18/4/2023) siang  mengatakan, langkah penertiban sudah dilakukan. Penindakan itu dilakukan secara bertahap terhadap jukir yang diketahui berasal dari salah satu organisasi masyarakat (ormas).  

Menurutnya, tindakan yang dimaksud berupa penyampaian teguran, lalu koordinasi penertiban dengan Satpol PP.  "Bahkan sudah pernah dipanggil Satpol PP, kesannya tidak mau tahu aturan," katanya.

Pada Ramadan ini, Agus Efendi mengaku tidak ingin ada keributan soal penertiban jukir liar. Menurutnya, langkahnya tinggal menunggu Satpol PP meningkatkan level penertibannya. "Setelah lebaran, kita ulang teguran dan peringatan, serta pelaporan ke Satpol PP," katanya. 

Jurnalis tadatodays.com kemudian pada Selasa sore meminta keterangan dari Doni Damara, koordinator lapangan ormas yang menarik parkir di alun-alun Kota Probolinggo. Doni Damara membantah adanya penarikan uang parkir sampai Rp 5 ribu. 

Menurutnya, penarikan uang parkir oleh rekannya adalah bergantung keikhlasan para pengguna parkir. "Banyak kok yang nggak mau bayar, tetap kita layani," katanya.

Doni juga menegaskan, alasan mereka menjadi juru parkir hanya untuk mencari makan. Dia menyatakan, pihaknya sudah meminta izin dan koordinasi pada Dinas Perhubungan dan Satpol PP. "Kan kalau yang dari Dishub itu sudah digaji, kita kan kan enggak," jelasnya.

Doni membenarkan adanya larangan penarikan uang parkir oleh dirinya dan rekan-rekannya. Namun, mereka menolak dengan mengatakan, alasan Pemerintah Kota Probolinggo tidaklah jelas. "Apa alasannya? Sedangkan dari dinas kan dapat gaji? Apa tega yang dari kita gak dapat kerja, gak dapat makan?" ujarnya. (alv/why)