JEMBER, TADATODAYS.COM - Pemerintah Kabupaten Jember menemukan pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) pada dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kasus gangguan pencernaan massal di SMPN 1 Umbulsari. Pengelola diketahui tidak menyimpan sampel makanan yang seharusnya wajib disimpan selama dua hari.

Dugaan keracunan makanan usai program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMPN 1 Umbulsari mengungkap persoalan baru. Satgas MBG Pembkab Jember menemukan pelanggaran prosedur keamanan pangan di dapur penyedia MBG.

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Jember Akhmad Helmi Luqman mengatakan pelanggaran terjadi karena pengelola dapur tidak menyimpan sampel makanan sebagaimana ketentuan yang berlaku. “Harusnya ada sampling dua hari berturut-turut. Sampel makanan itu tidak boleh dibuang selama dua hari, tapi kemarin tidak ada sampel,” kata Helmi saat dikonfirmasi Jumat (6/2/2026) siang.

Menurutnya, penyimpanan sampel makanan menjadi bagian penting dalam sistem pengamanan pangan. Sampel tersebut berfungsi untuk penelusuran jika terjadi dugaan keracunan atau gangguan kesehatan.

Temuan itu diketahui setelah dilakukan pengecekan lapangan menyusul laporan puluhan siswa dan guru mengalami gangguan pencernaan. Helmi menyebut, ketidakadaan sampel makanan bisa menghambat proses investigasi sumber masalah. “Kalau tidak ada sampel, tentu akan menyulitkan saat kita ingin memastikan sumber permasalahannya,” ujarnya.

Pihaknya memastikan akan memberikan peringatan kepada pengelola dapur agar lebih disiplin menjalankan SOP keamanan pangan. “Kami peringatkan secara tertulis supaya lebih cermat dalam memilih bahan dan mengolah makanan,” katanya.

Selain teguran, kata dia, pemerintah juga akan memperkuat pengawasan dapur MBG di wilayah Jember. Helmi menyebut ke depan pengambilan sampel makanan akan dilakukan secara acak di berbagai dapur MBG melalui koordinasi dengan puskesmas.

“Ke depan sampling bisa dilakukan secara random di SPBG bersama puskesmas untuk mencegah kejadian serupa,” ucapnya.

Meski ditemukan pelanggaran SOP, Pemkab menegaskan langkah pembinaan tetap menjadi prioritas sebelum pemberian sanksi berat. “Pembinaan dulu. Kalau terjadi berulang baru ada tindakan lebih lanjut,” tegasnya.

Sementara itu, terkait penyebab pasti gangguan pencernaan massal di SMPN 1 Umbulsari, Pemkab masih menyebut statusnya sebagai dugaan. “Masih diduga. Karena gejala muncul setelah makan, tapi tidak semua mengalami hal yang sama,” katanya. (dsm/why)