JEMBER, TADATODAYS.COM - Sebanyak 24 desa di Kabupaten Jember hingga kini belum tersentuh jaringan internet alias blank spot. Ironisnya, di tengah kondisi itu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemkab Jember justru mengalokasikan anggaran Rp 4,59 miliar untuk belanja iklan mediagram dan influencer pada 2025.

Data APBD Diskominfo Jember 2025 menunjukkan total anggaran mencapai Rp 35,803 miliar, meningkat dari revisi sebelumnya. Namun tak satu pun dialokasikan secara khusus untuk mengatasi blank spot di 24 desa tersebut.

Padahal, akses internet menjadi kebutuhan mendasar untuk pemerataan informasi, termasuk sosialisasi program pemerintah seperti layanan kesehatan gratis UHC dan beasiswa pendidikan.

Kepala Bidang Aspirasi dan Layanan Informasi Publik Diskominfo Jember Rachmat Agung mengungkapkan, desa-desa blank spot tersebar di wilayah pinggiran dan lereng gunung. Di antaranya ialah Sucopangepok, Panduman, Ledokombo, Sumberanget, Sumbersalak, Sidomukti, Suci, Pakis, Mulyorejo, Klungkung, Arjasa, hingga Manggisan.

“Pemetaan kami berdasarkan titik layanan di kantor desa yang dinyatakan blank spot. Kendalanya memang geografis,” katanya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi B DPRD Jember, pada Selasa (24/6/2025) lalu. 

Diskominfo mengakui sempat berharap pada program penambahan titik internet dari pemerintah pusat. Namun, transisi kebijakan nasional membuat program itu terhambat. Sebagai alternatif, Diskominfo menyiapkan solusi berbasis satelit seperti Starlink. Namun infrastruktur pendukung seperti listrik dan pemancar lokal juga masih menjadi tantangan.

Dikritik Anggota DPRD

Anggota Komisi B DPRD Jember Wahyu Prayudi Nugroho menilai alokasi anggaran Diskominfo tidak berpihak pada kebutuhan mendasar masyarakat. Menurutnya, blank spot seharusnya menjadi prioritas.

“Dari Rp 35,8 miliar anggaran, tidak ada penjelasan tentang alokasi untuk blank spot. Kontras sekali dengan Rp 4,59 miliar yang dianggarkan untuk iklan dan influencer. Ini tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat akan akses informasi teknologi,” katanya, Jumat (27/6/2025).

Politisi PDI Perjuangan itu mengingatkan, di era digital saat ini informasi banyak tersebar melalui internet. Tanpa pemerataan akses, program pemerintah menjadi eksklusif hanya bagi yang terhubung jaringan.

“Kalau semua wilayah terakses internet, masyarakat bisa mendapat peluang ekonomi dan pendidikan, sejalan dengan visi bupati untuk mengentaskan kemiskinan,” terangnya.

Ia juga menyoroti tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang tidak terserap. Pada 2023 mencapai Rp 276,59 miliar dan pada 2024 melonjak ke Rp 561,16 miliar. Menurutnya, ini menandakan perencanaan anggaran yang tidak matang. “Perlu direncanakan supaya 24 desa itu dapat akses internet dan masuk APBD. Jangan eksklusif top-down,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi B DPRD Jember Nilam Noor Fadilah Wulandari. Ia menilai anggaran Diskominfo yang besar seharusnya bisa diarahkan ke program yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Mendapatkan informasi adalah hak semua warga. Anggaran sebesar itu seharusnya bisa menyelesaikan persoalan 24 desa blank spot. Wajib ada akses internet, jadi tidak boleh ada lagi desa yang tertinggal,” ujar politisi Fraksi Golkar Amanah itu. (dsm/why)