Wabup Jember Djoko Susanto Jadi Sorotan, 11 Kali Tidak Hadiri Rapat Paripurna DPRD

Dwi Sugesti Megamuslimah
Thursday, 07 Aug 2025 20:43 WIB

PARIPURNA: Rapat Paripurna DPRD Jember, Kamis (7/8/2025), tanpa dihadiri Wakil Bupati Djoko Susanto.
JEMBER, TADATODAYS.COM - Kosongnya kursi Wakil Bupati Jember Djoko Susanto dalam rapat paripurna IV DPRD Jember, Kamis (7/8/2025), kembali menuai sorotan. Pasalnya, dari total 13 kali rapat paripurna yang digelar sejak awal tahun, Wabup Djoko tercatat hanya dua kali hadir.
Bupati Jember Muhammad Fawait yang hadir didampingi Sekda Jupriono dan para kepala OPD, duduk di barisan pimpinan bersama Ketua DPRD Ahmad Halim serta tiga wakil ketua dewan. Namun, kursi yang seharusnya ditempati Wabup Djoko, kembali kosong.
Agenda rapat kali ini mencakup laporan Badan Anggaran, pendapat akhir fraksi, hingga penetapan Raperda P-APBD 2025 menjadi Perda. Saat sesi penyampaian pendapat akhir fraksi, sejumlah juru bicara melontarkan kritik keras atas ketidakhadiran orang nomor dua di Jember itu.
Jubir Fraksi NasDem Khurul Fatoni menyebut secara terbuka bahwa Wabup hanya menghadiri dua dari 13 kali rapat paripurna DPRD Jember. “Saya hitung, dari 13 rapat, Wabup hadir cuma dua kali. Ini bukan angka yang patut dibanggakan,” cetusnya di hadapan forum.
Nada lebih keras disampaikan Fraksi PKB. Nurhuda Candra Hidayat menilai ketidakhadiran Djoko sebagai bentuk pelecehan terhadap lembaga DPRD. “Ini bukan sekadar absen formal. Ini soal tanggung jawab konstitusional. Ketidakhadiran yang terus-menerus mencerminkan lemahnya komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik,” tegasnya.
Ia menambahkan, pola absensi Wabup bukan hanya soal etika politik, tapi juga mencederai kepercayaan publik. “Rapat paripurna adalah ruang strategis untuk membahas program prioritas daerah. Jika wakil bupati tak hadir, bagaimana bisa memahami substansi pembangunan yang dibahas?” ucap Nurhuda.

Lebih lanjut, PKB menuntut klarifikasi resmi dari Wabup Djoko. Fraksi ini juga mendesak adanya komitmen konkret agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
“Pemerintahan daerah yang baik dibangun atas dasar akuntabilitas dan penghargaan terhadap mekanisme demokrasi. Jika Wabup terus mangkir, publik patut bertanya: seberapa besar kesungguhannya menjalankan amanah rakyat?” kata Nurhuda menutup pernyataannya.
Di tengah kritik tajam yang mencuat, Fraksi Golkar memilih menyuarakan harapan lewat cara berbeda. Holil Asyari, jubir fraksi itu, menyampaikan pantun bernada sindiran halus:
“Partai Golkar kudanya tiarap, dicemeti malah kelenger,
Fraksi Golkar amanah tetap berharap Gus,
Bupati dan Wakil tetap kompak membangun Jember.” (dsm/why)

Share to
 (lp).jpg)