JEMBER, TADATODAYS.COM - Suasana di sekitar gedung DPRD Jember kembali memanas, Selasa (9/9/2025). Puluhan massa yang menamakan diri Amarah Masyarakat Jember (AMJ) turun ke jalan, melanjutkan gelombang protes nasional buntut aksi represif aparat saat demonstrasi di Jakarta.

Aksi dimulai dari bundaran depan DPRD Jember, Jalan Kalimantan. Massa kemudian bergerak masuk ke halaman gedung wakil rakyat itu untuk berorasi dan menyampaikan aspirasi.

Koordinator aksi, Abdul Aziz Al-Fajri, menegaskan bahwa gerakan ini merupakan bentuk kemarahan rakyat terhadap sikap penguasa yang dinilai menutup telinga dari jeritan masyarakat. Menurutnya, aparat justru dipertontonkan sebagai alat kekuasaan.

“Demonstrasi dibalas dengan pentungan, gas air mata, hingga peluru. Ojol dilindas, mahasiswa dipukuli, dan banyak nyawa melayang. Ini bukti betapa murahnya harga rakyat di mata penguasa,” ujarnya lantang.

Aziz menyebut, lebih dari sepuluh orang tewas saat gelombang aksi di Jakarta dan beberapa kota lain. Baginya, peristiwa itu bukan sekadar kelalaian, melainkan kejahatan yang harus diusut hingga ke pejabat pemberi komando.

Selain mendesak aparat yang menahan ratusan demonstran segera membebaskan mereka tanpa syarat, massa juga menuntut pencopotan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Aziz menilai, Kapolri gagal menjalankan amanah rakyat.

Tak berhenti di situ, kemarahan massa juga diarahkan ke DPR. Alih-alih menjadi rumah demokrasi, lembaga itu dianggap sibuk menikmati fasilitas mewah. “UU Pemilu 2023 harus direvisi. Kualitas dan integritas wakil rakyat harus benar-benar terjamin,” tambahnya.

Dalam orasinya, Aziz juga menyinggung keberadaan provokator yang disebut menyusup dalam aksi di Jakarta. Bahkan, ada yang kedapatan membawa identitas intelijen militer. Hal ini, katanya, semakin menegaskan bahwa TNI harus kembali ke barak dan tak lagi ikut campur urusan sipil.

Dalam aksinya kali ini, AMJ membacakan sembilan tuntutan. Di antaranya, membebaskan demonstran yang ditahan, mengusut tuntas pelaku kekerasan aparat, mencopot Kapolri, mereformasi institusi Polri, hingga menuntut DPR transparan soal anggaran dan fasilitas.

Massa juga menekan agar UU Pemilu direvisi, kaderisasi partai politik diperbaiki, TNI dikembalikan ke fungsi pertahanan, serta DPR segera mengesahkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat.

Kesembilan tuntutan itu diterima dan ditandatangani seluruh pimpinan DPRD Jember.

Menanggapi aksi tersebut, Wakil Ketua DPRD Jember Widarto menyampaikan apresiasinya. Ia menilai mahasiswa telah menunjukkan kedewasaan dalam menyuarakan aspirasi tanpa mengorbankan kondusivitas daerah.

“Betapapun, warga Jember sudah diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi dengan baik, dan mereka tetap menjaga ketertiban. Ini bentuk kedewasaan masyarakat Jember,” ujarnya.

Legislator PDIP itu juga menyampaikan terima kasih kepada aparat yang menjaga keamanan, seraya menegaskan pentingnya menjaga supremasi sipil. Menurutnya, kondusivitas daerah harus tetap dijaga demi keberlangsungan ekonomi rakyat kecil.

Terkait sorotan publik pada gaya hidup mewah anggota dewan, ia menegaskan DPRD Jember tidak pernah bermewah-mewahan. “Kami bekerja dengan segala keterbatasan, tapi kami ada bersama rakyat,” tegasnya.

Ia juga mengakui, sebagian tuntutan massa merupakan masukan positif, terutama terkait reformasi partai politik dan revisi UU Pemilu. “Rekrutmen pencalonan wakil rakyat sangat penting. Partai politik harus berbenah. Masukan dari mahasiswa ini menjadi otokritik bagi kami,” katanya. (dsm/why)