JEMBER, TADATODAYS.COM - Komisi B DPRD Jember mendesak Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk bergerak cepat menghapus blank spot internet yang masih membelit 24 desa di Jember. Kondisi tanpa akses jaringan ini dinilai menciptakan ketimpangan serius di tengah dorongan digitalisasi layanan publik.

Ketua Komisi B DPRD Jember Candra Ary Fianto menyebutkan, keberadaan puluhan desa yang belum tersentuh jaringan internet menjadi ironi di era digital. Menurutnya, akses internet tak lagi sebatas kebutuhan komunikasi, tetapi fondasi pelayanan publik dan aktivitas ekonomi warga.

“Hanya tinggal 24 desa, tapi ini tetap masalah besar. Ketimpangan seperti ini tidak bisa dibiarkan,” ujar Candra, Jumat (28/11/2025) pagi.

Ia menilai pemerataan infrastruktur digital harus masuk prioritas utama Diskominfo. Bahkan, ia mendorong adanya realokasi anggaran dari program-program yang dinilai minim manfaat untuk publik, agar dialihkan khusus menangani titik blank spot.

“Kalau ada kegiatan yang dampaknya kecil bagi masyarakat, ya geser saja anggarannya untuk perbaikan blank spot,” tegasnya.

Candra juga mengapresiasi langkah Pemkab Jember yang disebut sudah menjalin komunikasi intensif dengan kementerian terkait di Jakarta. Dari laporan Diskominfo, solusi yang mengemuka adalah menggandeng Telkomsel sebagai operator yang bakal mengeksekusi pembangunan jaringan di titik-titik gelap sinyal itu.

Namun ia mengingatkan, proses administrasi termasuk surat pengajuan dari Telkomsel tidak boleh terhambat. Semua kebutuhan teknis harus segera didorong agar pemasangan jaringan di 24 desa bisa dipercepat.

Di luar isu digitalisasi, Candra turut menyoroti rancangan APBD 2026. Ia melihat porsi belanja pegawai masih dominan di tengah turunnya transfer daerah. Kondisi ini, kata dia, mengharuskan OPD lebih selektif dalam menyusun program.

“Ini tantangan berat. Dengan transfer daerah menurun, OPD harus benar-benar memaksimalkan anggaran untuk program prioritas,” ujarnya.

Candra menutup dengan menekankan efisiensi dan ketepatan sasaran sebagai kunci pemanfaatan anggaran daerah pada 2026. (dsm/why)