JEMBER, TADATODAYS.COM - Program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas yang resmi diluncurkan Pemerintah Kabupaten Jember menuai respon positif. Pasalnya, program itu mampu menjadi solusi bagi warga yang belum terdaftar dalam BPJS Kesehatan namun membutuhkan pelayanan medis.

Resmi berlaku sejak awal April 2025 lalu program ini setidaknta telah menjangkau 2.579 warga Jember. Bahkan mendapat dukungan penuh dari DPRD Jember.

Ketua Komisi D DPRD Jember, Sunarsih Horis, menilai UHC Prioritas sangat membantu masyarakat, terutama dalam menghilangkan hambatan administratif saat berobat.

“Sekarang tidak ada lagi warga yang ditolak karena belum punya BPJS. Ini betul-betul meringankan,” ujar legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pada Minggu (20/4/2025).

Program ini sendiri, memberikan jaminan kesehatan secara gratis bagi warga yang sakit namun belum terdaftar di BPJS. Pemerintah daerah menanggung seluruh iuran peserta melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Menurut Kepala Bidang SDMK Dinas Kesehatan Jember, dr. Kaspar, seleksi peserta dilakukan secara ketat dengan memprioritaskan mereka yang benar-benar membutuhkan.

Data calon penerima diverifikasi lintas instansi, termasuk Dinas Sosial dan Dukcapil, untuk memastikan ketepatan sasaran. “Yang diutamakan adalah warga yang sedang sakit dan belum memiliki jaminan kesehatan,” jelas dr. Kaspar.

Lebih lanjut, proses pendaftarannya juga dibuat mudah. Warga hanya perlu datang ke puskesmas dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga.

Bila dokumen itu belum ada, bisa diganti dengan surat keterangan lahir atau Kartu Identitas Anak. Aktivasi keanggotaan BPJS bisa selesai dalam waktu kurang dari satu jam.

Terpisah, Bupati Jember, Muhammad Fawait menegaskan bahwa UHC Prioritas bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dalam akses layanan kesehatan. Gus Bupati secara tegas menolak anggapan bahwa layanan medis hanya milik mereka yang mampu.

"Tidak boleh ada warga yang tidak bisa berobat hanya karena tidak punya uang. Semua warga punya hak yang sama untuk sehat," tegasnya.

Tak hanya layanan di puskesmas, program ini juga mencakup rujukan ke rumah sakit yang menjadi mitra BPJS. Seluruh pendanaan program ini berasal dari APBD Jember, sebagai bentuk nyata kehadiran negara untuk melindungi warganya.

“Ini bukan hanya soal layanan gratis, tapi soal keadilan dan hadirnya pemerintah untuk menjamin hak warganya,” katanya.

Pemerintah juga telah menyiapkan skema untuk mendaftarkan warga yang belum memiliki BPJS agar bisa segera terlayani. (dsm/why)