JEMBER, TADATODAYS.COM - Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jember Alfian Andri Wijaya menyebut Bupati Hendy Siswanto gagal dalam menjalankan janji-janji politik selama masa pemerintahannya. Hal tersebut disampaikannya usai rapat paripurna penyerahan rekomendasi DPRD Jember terhadap LKPJ Bupati Jember tahun 2023, Kamis (25/4/2024) siang.

Menurutnya, Bupati Hendy gagal memenuhi janji politik sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember. "Bupati Hendy gagal memenuhi janji-janjinya seperti yang tertuang RPJMD Kabupaten Jember. Hal ini sangat kami sayangkan, karena LKPJ hari ini adalah yang terakhir pada periode kepemimpinannya," katanya.

Beberapa hal yang menjadi sorotan, lanjut Alfian, adalah terkait pengentasan kemiskinan. Dirinya menilai pengentasan kemiskinan pada saat masa pemerintahan Bupati Hendy masih belum merata.

Hal itu bisa dilihat dari investasi yang ada di Jember. Alfian menilai, selama ini investasi-investasi tidak menyasar bidang bidang dominan, seperti pertanian, melainkan hanya menyasar kelompok tertentu. Fakta inilah yang menjadi salah satu bukti bahwa investasi di Jember masih kurang bisa mengentaskan kemiskinan.

"Bupati Jember gagal dalam memenuhi salah satu Janji politiknya yakni terkait kemiskinan dan pengangguran, termasuk dalam bidang Pendidikan. IPM Jember kalah dengan kabupaten tetangga," lanjut Alfian.

Itu artinya pengelolaan anggaran di Kabupaten Jember belum mampu dimaksimalkan, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Alfian masih sering mendapati adanya gedung-gedung sekolah rusak serta sarana dan prasarana kesehatan yang sudah tidak layak.

Lebih lanjut, Alfian juga menyinggung terkait infrastruktur Jember yang seringkali mengalami kerusakan meskipun masih seumur jagung. Salah satunya, proyek yang menggunakan dana anggaran multiyears di wilayah Jember Barat. Bahkan, masyarakat menduga bahwa proyek itu patut berpotensi di korupsi.

"Hal-hal semacam itu membuktikan ketidakseriusan bupati dalam memenuhi janji sesuai RPJMD, bahkan rekomendasi kami tahun kemarin tidak dilaksanakan padahal itu berdasar suara masukan rakyat yang notabenenya rakyat itu atasan para pemimpin termasuk bupati dan kami di dewan," tegasnya. (dsm/why)