JEMBER, TADATODAYS.COM - Temuan Kantor Staf Presiden (KSP) soal ketidaksesuaian pengerjaan revitalisasi sekolah di Jember memicu sorotan keras dari DPRD setempat. Peringatan itu dianggap sebagai sinyal bahaya bagi seluruh perangkat daerah yang kini tengah berebut program pusat.

Wakil Ketua DPRD Jember Widarto menyebut temuan tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan OPD. Padahal, Jember sedang agresif mengakses berbagai program yang dibiayai APBN, mulai dari pembangunan sekolah, makan bergizi gratis (MBG), optimasi lahan pertanian, sarpras pertanian, hingga bantuan sosial.

“Harusnya OPD dan inspektorat bekerja maksimal sejak awal. Temuan seperti ini seharusnya muncul dari pengawasan kita sendiri, bukan setelah pusat turun,” tegas Widarto saat dikonfirmasi, Selasa (9/12/2025) sore.

Menurutnya, masalah yang ditemukan di lapangan bukan hanya persoalan teknis bangunan. Dampak terbesarnya ada pada menurunnya kepercayaan pemerintah pusat terhadap kemampuan Jember mengelola program.

“Ini bukan soal satu-dua bangunan. Bupati sedang gencar mengakses program pusat, maka kualitas pelaksanaannya harus menguatkan kepercayaan itu, bukan sebaliknya,” ujarnya.

Widarto mengingatkan, jika daerah tidak mampu menjaga standar program pusat yang nilainya bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar, konsekuensinya fatal. Jember berisiko dicap tidak siap mengelola bantuan skala besar.

“Jangan sampai kita rajin meminta, tapi ketika program diberikan justru dikerjakan asal-asalan. Pasti perspektif pusat terhadap Jember akan negatif,” ucapnya.

DPRD, kata dia, akan menjadwalkan rapat pimpinan usai masa reses untuk membahas langkah pengawasan lanjutan melalui komisi-komisi terkait. Fokusnya bukan hanya pada revitalisasi sekolah, melainkan seluruh program yang bersumber dari APBN.

Penguatan sistem manajemen, quality control, dan pengawasan lapangan disebut wajib diperbaiki sejak sekarang. “Program dari pusat harus dikawal dengan baik. Pengawasan itu bukan formalitas,” katanya.

Politisi PDIP itu juga menegaskan, OPD tidak bisa berkilah hanya karena anggaran berasal dari pusat. Masyarakat Jember tetap harus menerima manfaat dengan standar pekerjaan terbaik. “Meskipun ini APBN, penerimanya adalah warga Jember. Ada tanggung jawab besar di situ. Perangkat daerah harus ikut bertanggung jawab penuh,” ujarnya. (dsm/why)