Bryan Bagus Bayu Pratama


Wartawan Tadatodays.com | 2022-03-23 16:30:18

Bahas Raperda Bangunan Gedung, Fraksi PDI Perjuangan Menolak

RAPERDA: Nota Pengantar Raperda Bangunan Gedung telah dibacakan oleh Bupati Jember Hendy Siswanto dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD setempat, Senin (21/3/2022). Raperda Bangunan Gedung tersebut berfungsi untuk mengontrol kelayakan gedung aset pemerintah.

JEMBER, TADATODAYS.COM - DPRD Kabupaten Jember menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Raperda tentang Bangunan Gedung, Senin (21/3/2022). Raperda inisiatif eksekutif itu berfungsi untuk mengontrol kuantitas dari penyelenggaran bangunan gedung di Kabupaten Jember.

Nota pengantar tersebut dibacakan langsung oleh Bupati Jember Hendy Siswanto, sekira pukul 11.30 WIB. Sementara untuk kehadiran anggota dewan dibagi menjadi dua. Ada yang mengikuti secara langsung, dan sebagian lagi secara hybrid.

Baca Juga : Soal Lapangan Talangsari, Ancer Minta Fraksi Teken Penolakan

Hendy mengatakan ada beberapa aspek urgensi yang tertuang dalam Raperda Bangunan Gedung. Antara lain, aspek teknis, aspek administratif, aspek yuridis, aspek kelembagaan, aspek lokalitas dan aspek fiskal.

Baca Juga : DPRD Jember: Lapangan Talangsari Tetap Ruang Terbuka Hijau

Pada aspek yuridis, Hendy menyampaikan bahwa penyusunan Raperda tersebut didasarkan pada UU No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang diubah menjadi UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menanggapi hal itu, Fraksi PDI Perjuangan melalui Pandangan Umum yang dibacakan Juru Bicara Tabroni menyebutkan, bahwa MK telah memutuskan bahwa UU Cipta Kerja tersebut harus ada perbaikan formil. Hal itu dituangkan dalam Putusan MK atau Pengujian Formil No.91/PUU-XVIII/2020.

Dari pengujian itu, pemerintah diberi waktu perbaikan selama 2 tahun. Pemerirntah juga tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja. "Sandaran yuridis Raperda ini sebelum Undang Undang Cipta Kerja diperbaiki. Sangat lemah dan berpotensi bermasalah di kemudian hari,” kata Tabroni.

Demi menghindari ketidaktertiban hukum, kata Tabroni, maka Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember menolak dibahasnya Raperda tersebut hingga aspek yuridis terselesaikan.

Sementara, Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mufid, menyampaikan bahwa Perda yang nantinya sebagai payung hukum dalam penataan tata bangunan tidak hanya sebagai "macan kertas" tanpa adanya penindakan secara nyata.

Karena itu, kata Mufid, Fraksi PKB meminta Pemkab Jember agar secara administratif benar-benar serius menegakkan aturan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). “Bukan IMB abal abal. Demikian juga muncul Sertifikat Laik Fungsi (SLF) benar-benar layak secara teknis,” ujar Mufid.

Tak jauh berbeda, Fraksi Nasdem melalui juru bicara Danies Barlie Halim mengatakan, fasilitas publik adalah wajah pemerintah dan wajah masyarakat Jember pada umumnya.

Fraksi Nasdem bahkan memberi perumpamaan kalangan perempuan yang berbondong-bondong pergi ke salon atau klinik kecantikan, untuk melakukan perawatan. “Seyogyanya, gedung-gedung yang menjadi fasilitas publik juga dirawat kebersihan, keindahan, dan kelayakannya," kata Danies.

Untuk itu, Fraksi Nasdem meminta kepada Bupati Jember untuk sesekali melakukan sidak serta menegur secara langsung instansi yang lemah dalam pengelolaan dan perawatan gedung aset pemerintah. (bp/don)