JEMBER, TADAYODAYS.COM - Rapat paripurna DPRD Jember dengan agenda pembacaan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) bupati tahun 2023, Sabtu (30/3/2024) malam berlangsung panas. Hujan interupsi dari para anggota DPRD, usai Bupati Hendy Siswanto membacakan pidato tentang prestasi yang diraih Jember selama masa kepemimpinannya.

Interupsi bernada kritik kebanyakan dilayangkan oleh legislator dari partai pengusung Bupati Hendy. Mereka menagih janji-janji politik di masa akhir kepemimpinan Bupati Hendy.

Interupsi diawali oleh Ketua Komisi B Siswono. Ia menyebut Bupati Hendy selama ini cenderung tampil layaknya artis, padahal masih banyak program yang belum terealisasikan. "Hentikan jadi artis Tiktok yang justru akhirnya mengesampingkan kepentingan masyarakat banyak, disaat program unggulan tidak terealisasi," tegas politikus partai Gerindra itu.

Kritik juga dilayangkan oleh Ketua Fraksi Nasdem David Handoko Seto. Ia menyebut bahwa sejauh ini Bupati tidak melibatkan partai pengusung dalam pembentukan program-program pembangunan. Bahkan Ratusan usulan Pokok pikiran (pokir) 2024 tidak menyentuh kepentingan masyarakat.

"Sebagian besar konstituen bupati dan wakil bupati berasal dari teman-teman DPRD. Anehnya, dari sekian ratus usulan pokok pikiran (pokir) 2024, DPRD tidak satupun dimunculkan. Slogan sinergi, kolaborasi dan akselerasi hanya sebatas jargon saja," jelas David.

Anggota Fraksi PKS Nur Hasan, juga menyebut sepanjang 2023, jumlah angka kematian Ibu dan Anak (AKI & AKB) di Jember masih tinggi, yakni menyentuh angka 143 kasus.  

"Itu angka yang besar dan perlu adanya perhatian serius. Penilaian keberhasilan kabupaten/kota/provinsi bukan dipengaruhi kegiatan yang bersifat seremonial, tapi ada faktor-faktor yang menjadi perhatian serius khususnya kabupaten Jember yakni indeks pembangunan manusia (IPM)," jlentrehnya.

Lalu, Ketua Fraksi PDIP Edi Cahyo Purnomo menyinggung terkait banyaknya nama-nama yang telah mengurus akta kematian di 2023 yang masih mendapat bantuan sosial.

"Kepengurusan akta kematian di 2023 hampir 100% dikeluarkan, harusnya terintegrasi dengan dinsos melalui data kemiskinan. Tapi dilapangan, Orang yang sudah meninggal masih tercatat sebagai penerima bansos/bantuan, saya mohon ini diperhatikan," ungkap legislator yang akrab disapa Ipung itu.

Tak berhenti di situ, suasana rapat makin memanas saat Fraksi Golkar Holil Ashari, menyebut adanya kejanggalan penurunan dana transfer dari pusat untuk APBD Jember yang terus berkurang dari tahun ke tahun. Padahal, banyak penghargaan yang telah diraih.

"Kalau memang Jember betul-betul mendapat penghargaan, tapi kenapa dana transfer dari pusat untuk APBD terus menurun dari tahun ke tahun? Ini ada apa?" ungkapnya.

Ketua Komisi C dan legislator Partai Nasdem Budi Wicaksono ikut interupsi. Ia mengingatkan Bupati Hendy soal keluhan dari para guru ngaji yang belum menerima insentif.

“Tolong Bupati membantu pemerataannya. Bupati pada saat kegiatan Jember Bershodaqoh juga minta data kepada kepala desa, mana guru ngaji yang belum memperoleh insentif dan yang sudah mendapatkan,” urainya.

Ardi Pujo Prabowo fraksi Gerindra, sebagai salah satu partai pengusung, mengingatkan bahwa 9 program unggulan dan janji politik yang tertuang dalam RPJMD sangat berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan tentang 94 prestasi yang diraih Pemkab Jember.

"Banyak program yang belum terlaksana sesuai dengan sembilan janji politik yang telah disepakati dalam RPJMD. Kami mengingatkan, dalam membenahi Jember tidak hanya seremonial, tapi pelaksanaannya harus sesuai RPJMD," tegasnya.

Adapun program yang menjadi sorotan diantaranya:

-Wes wayae Jember Satu Data. Faktanya hal tersebut belum berjalan baik. Jember media center yang menjadi rencana program juga belum terlaksana.

-Wes wayae SDM Jember Unggul. Program ini tidak dijalankan dan tidak sesuai RPJMD yang telah disepakati meskipun telah dibahas bahas dalam APBD.

-Wes Wayae Infrastruktur Jember Mantab. Ada kurang lebih lima rencana program yang sampai saat ini belum direalisasikan.

-Wes Wayae Jember Tumbuh. Jember crearif center, pembukaan dan perkembangan destinasi wisata, gedung budaya dan sejenisnya masih menjadi program yang entah kapan dilaksanakan.

-Wes Wayae Pesantren Berjaya. Program rencana wirausaha pesantren, program koperasi pesantren, festival inovasi santri, belum sama sekali tersentuh.

Hujan kritik tajam ini ditutup oleh Ketua Fraksi PKS Achmad Dhafir. Ia mempertanyakan perbedaan perlakuan terhadap tenaga pendidikan dan kesehatan oleh Pemkab Jember.

"Janji terkait kesejahteraan tenaga kesehatan kami tagih. Termasuk pengangkatan PPPK tenaga kesehatan yang kemarin sangat minim bahkan nol, mudah-mudahan bisa terobati tahun ini. Sesuai dengan janji kita bersama untuk menyejahterakan tenaga guru dan kesehatan," katanya. (dsm/why)