JEMBER, TADATODAYS.COM - Komisi B DPRD Kabupaten Jember mengingatkan Dinas Koperasi dan UMKM agar berhati-hati dalam menggunakan anggaran sosialisasi pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP). Hal ini lantaran DPRD belum menerima penjabaran resmi atas anggaran tersebut dalam APBD 2025.

"Diskop menyampaikan bahwa setiap desa mendapat Rp5 juta. Rinciannya Rp2,5 juta untuk pembentukan badan hukum, sisanya untuk sosialisasi, konsumsi, dan honor. Tapi sampai hari ini kami belum melihat dokumen penjabaran APBD terkait itu," ungkap ketua komisi B DPRD Jember, Candra Ari Fyanto usai RDP, Rabu (14/5/2025).

Menurutnya, tanpa transparansi yang memadai, penggunaan dana tersebut berisiko menimbulkan persoalan administratif maupun hukum. Apalagi, kata dia, jumlah anggaran yang disalurkan cukup besar jika dikalikan dengan total desa dan kelurahan di Jember.

"Kami himbau agar penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran dan sesuai regulasi. Jangan sampai ada penyimpangan atau multitafsir di lapangan," ujarnya.

Candra menambahkan, Diskop perlu memastikan semua proses pembentukan KMP, termasuk anggaran sosialisasi, berjalan sesuai peraturan dan akuntabel. Terlebih, KMP adalah program strategis pemerintah pusat yang menyasar sektor ekonomi desa.

Legislator PDI Perjuangan itu juga menyinggung pentingnya keterlibatan notaris dalam proses pembentukan badan hukum koperasi agar legalitasnya kuat dan sah. "Kami harap semua proses dikomunikasikan dengan baik, agar tidak timbul masalah di kemudian hari," pungkasnya.

Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, pengelolaan program ini, termasuk anggarannya harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Sementara, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jember Sartini memilih tak banyak berkomentar saat ditanya perihal nominal anggaran yang disiapkan untuk KMP. "Sudah tersedia, kalau angkanya nanti aja deh," katanya saat ditemui usai RDP bersama Komisi B. (dsm/why)