JEMBER, TADATODAYS.COM - Komisi B DPRD Jember menegaskan perlunya pembahasan mendalam terkait sektor pertanian sebelum penyusunan program APBD 2026 dimatangkan. Namun agenda rapat dengar pendapat (RDP) yang dijadwalkan bersama dua organisasi perangkat daerah (OPD), Kamis (20/11/2025), molor karena kepala dinas terkait yang ditunggu tidak hadir.

Ketua Komisi B DPRD Jember Candra Ary Fianto mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengagendakan pertemuan dengan Diskominfo serta Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura (TPHP). Namun komunikasi yang kurang selaras membuat Diskominfo batal hadir. Sedangkan Plt kepala Dinas Pertanian tidak bisa mengikuti RDP lantaran masih dalam perjalanan pulang dari Jakarta.

“Ini murni miskomunikasi dari kami. Tapi kami berharap koordinasi antara Sekwan dan OPD diperkuat. Kehadiran kepala dinas penting, karena banyak hal strategis yang harus kami perdalam,” tegas Candra.

Menurutnya, ada sejumlah isu mendesak yang menuntut penjelasan rinci dari OPD teknis. Di antaranya pemutakhiran e-RDKK, penerapan Permentan Nomor 17 Tahun 2025, serta kesiapan pupuk bersubsidi menjelang masa tanam.

“Kami ingin memastikan ketersediaan pupuk aman, lalu bagaimana strategi menghadapi musim tanam, serta apakah hasil panen petani bisa terserap secara maksimal,” ujarnya.

Legislator PDI-Perjuangan itu menambahkan, pembahasan ini sejalan dengan instruksi Presiden terkait penguatan produksi pertanian dan stabilisasi pangan. Karena itu, informasi teknis dari kepala dinas tidak bisa digantikan.

Selain pupuk, Komisi B juga menyoroti progres Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Hal ini menjadi perhatian serius karena Jember tahun ini menerima bantuan pembangunan sekitar 10 ribu unit rumah.

Candra menyebut perlunya pembandingan data antara kebutuhan pembangunan rumah dengan peta LP2B agar lahan pertanian tidak tergerus secara masif akibat alih fungsi.

“LP2B itu persoalan mendasar. Kami ingin data LP2B dikomparasi dengan program bantuan rumah. Bagaimana memastikan kedua program tetap berjalan tanpa mengorbankan lahan pertanian produktif?” jelasnya.

Komisi B memastikan RDP akan kembali dijadwalkan dalam waktu dekat. Candra menegaskan pembahasan APBD 2026, terutama program prioritas pertanian, tidak boleh dilakukan tanpa data lengkap dan kehadiran pejabat yang memahami kondisi di lapangan. “Kami tunggu kepala dinas hadir. Banyak hal teknis dan strategis yang harus dibahas tuntas,” tandasnya. (dsm/why)