Andi Saputra


Wartawan Tadatodays.com | 2020-09-28 22:39:15

Dilantik Jadi Plt Bupati Jember, Muqit Arief Bangun Komunikasi dengan DPRD

KOORDINASI: Plt Bupati Jember Muqit Arief saat bertemu dengan pimpinan DPRD Jember. Mereka sepakat menyelesaikan pembahasan APBD dan sejumlah komitmen lainnya.

JEMBER, TADATODAYS.COM - Wakil Bupati Jember Abdul Muqit Arief resmi menjadi Pelaksana tugas (Plt) Bupati selama 71 hari ke depan. Di hari perdana sebagai Plt, Muqit melakukan rapat kordinasi bersama pimpinan DPRD Jember, Senin (28/9/2020).

Dalam rapat itu, Muqit yang didampingi Sekda Mirfano menyepakati sejumlah agenda penting bersama DPRD Jember. Di antaranya, menindaklanjuti rekomendasi surat Mendagri tertanggal 11 November 2019 hasil pemeriksaan khusus untuk pemulihan struktur birokrasi di Kabupaten Jember.

Baca Juga : Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik DPRD Jember Masuk Tahap Penyidikan

Kemudian, melanjutkan pembahasan APBD tahun 2020 yang sempat terbengkalai selama satu semester. Muqit juga berkomitmen akan menyelesaikan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang menjadi dasar pembahasan Rancangan APBD 2021.

Baca Juga : Bupati Faida Disanksi, Belasan Warga Jember Gelar Syukuran Cukur Gundul

Usai pertemuan, Muqit menjelaskan, sebelum melaksanakan tugasnya, pihaknya mengaku pada Jumat 25 September 2020 lalu, telah berkonsultasi terlebih dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Kemudian terkait sejumlah kesepakatan bersama dewan, akan dilaksanakan secepat mungkin. Namun tetap dalam koridor peraturan yang berlaku. “Demi kepentingan masyarakat Jember, kita laksanakan sesimpel mungkin, tapi tidak menabrak aturan,” katanya.

Muqit menyebut, pertemuannya bersama dewan bukan sekedar bertemu secara fisik. Tapi juga bertemu hati untuk mencairkan suasana komunikasi politik antara eksekutif dan legislatif, yang selama ini dinilai kurang harmonis.

Sementara itu, Ketua DRPD Jember Itqon Syauqi mengatakan, pihaknya menyambut baik komitmen Plt Bupati untuk melakukan perbaikan Kabupaten Jember dengan membuka komunikasi politik kembali antar eksekutif dan legislatif.

Langkah itu kata dia, sebagai bentuk jalanya permerintahan di kabupaten untuk menuju perbaikan-perbaikan lainya. “Ketika ada niatan dari eksekutif untuk mengembalikan jabatan (sebagaimana surat kemendagri, Red) artinya argo sudah jalan,”  ulasnya.

Lebih lanjut Itqon menyebut, tiga poin utama yang telah disepakati itu, merupakan hal yang penting untuk masyarakat Jember. Terutama penyelamatan APBD tahun 2020. Untuk itu, pihaknya juga siap bekerja maraton menyelesaikan kesepakatan-kesepakatan tersebut. (as/sp)