JEMBER, TADATODAYS.COM - Permasalahan pertanian menjadi pekerjaan rumah panjang yang terus digarap oleh Pemkab Jember. Salah satunya terkait persoalan pupuk subsidi yang kerap menjadi problem di masyarakat.

Anggota Komisi B DPRD Jember Ahmad Hoirozi melalui Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menyoroti terkait masalah menahun tersebut.

Raperda itu, kata Rozi, nantinya bisa menjadi produk hukum sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan khususnya di sektor pertanian.

"Raperda ini kita sosialisasikan kepada masyarakat untuk menyerap banyak aspirasi," ungkapnya saat Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, di Kecamatan Sumbersari pada, Senin (9/12/2024).

Rozi menyatakan, dirinya menerima banyak aspirasi dari petani terkait banyaknya persoalan pupuk subsidi yang harga dan stoknya terbatas.

"Kita lihat tadi banyak yang menyampaikan soal harga pupuk subsidi yang masih beragam di masing-masing kios, padahal Harga Eceran Tertinggi (HET) sudah disesuaikan," sambungnya.

Terlebih soal harga, politisi Gerindra ini juga menyoroti pendataan gabungan kelompok tani (Gapoktan) sebagai penerima pupuk subsidi. "Jadi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) harus dibenar-benar disesuaikan, dengan luasan lahan dan jumlah kelompok taninya," tuturnya.

Melihat kondisi tersebut, dirinya meminta kepada Dinas Pertanian untuk segera menimplementasikan Raperda tersebut sesuai peruntukannya. "Kami meminta proses input RDKK ini lebih disederhanakan, tetapi tetap melalui proses validasi yang jelas," tegas Rozi.

Termasuk persoalan harga pupuk yang harus sesuai dengan HET, dan harus ada sanksi yang tegas bagi para pengelola pupuk tersebut.

Dirinya menambahkan, dalam Raperda tersebut juga ada langkah dari Pemerintah Daerah untuk bisa memberikan pemberdayaan kepada petani khususnya pasca panen. "Bukan hanya hasil produksinya yang harus stabil harganya, termasuk nilai produksinya juga meningkat," katanya. (dsm/why)