JEMBER, TADATODAYS.COM - DPRD Jember menggelar rapat paripurna jawaban bupati atas pandangan umum terhadap nota Perubahan APBD 2022, Selasa (20/9/2022) malam. Dalam paripurna di Aula PB Soedirman itu, Pemkab Jember belum menyerahkan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Dari pantauan tadatodays.com, rapat paripurna yang seharusnya dilangsungkan pukul 19.00 itu molor satu jam. Rapat dihadiri 34 dari 49 anggota dewan. 

Di tengah paripurna, ada dua interupsi, yaitu oleh anggota Fraksi PDIP Eko Cahyo Purnomo dan anggota Fraksi Nasdem David Handoko Seto. Keduanya menyampaikan teguran yang sama.

Eko Cahyo Purnomo yang kerap disapa Ipung, menyinggung Pemkab Jember yang belum menyerahkan RKA. “Hingga saat ini, pemkab belum menyerahkan RKA,” ungkapnya saat rapat.

Hal itu diperkuat David Handoko Seto. Ia mengungkapkan bahwa keterlambatan penyerahan RKA akan menghambat pembahasan P-APBD.

Ditemui usai paripurna, Eko Cahyo Purnomo menyatakan bahwa penyerahan RKA menurutnya harus tepat waktu. “Terlambatnya penyerahan dokumen-dokumen (RKA) kepada kami itu membuat kami tidak mendapat ruang untuk mempelajarinya,” katanya.

Lalu, ia meminta maaf kepada masyarakat Kabupaten Jember jika pihaknya tidak dapat mengawasi hal-hal yang perlu dikontrol. “Kami minta maaf kepada masyarakat Jember jika tidak bisa mengawasi ruang-ruang yang perlu dikontrol, sebab keterlambatan pemkab untuk menyerahkan RKA,” ujarnya.

Menurut Ipung, seharusnya Pemkab Jember menyelesaikan RKA tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir. “Seharusnya, di awal bulan Agustus.,RKA harus masuk ke DPRD,” ungkapnya.

Pihaknya juga masih membutuhkan masukan dari rakyat Jember dalam waktu dua hingga tiga hari ke depannya terkait uang rakyat di dalam pembahasan P-APBD 2022. “Kami masih membutuhkan masukan dari rakyat dalam dua sampai tiga hari ini, terkait uang rakyat di dalam pembahasan P-APBD,” kata Ipung.

Sedangkan Bupati Jember Hendy Siswanto mengungkapkan bahwa pihaknya senang ketika mendapatkan teguran dari kedua fraksi tersebut. “Kami senang ketika diingatkan oleh Fraksi PDIP dan Nasdem atas keterlambatan (penyerahan RKA, red) kami,” tuturnya. (iaf/why)