JEMBER, TADATODAYS.COM - Jalur Gumitir yang menghubungkan Kabupaten Jember dan Banyuwangi dipastikan kembali dibuka untuk umum mulai Kamis (4/9/2025) dini hari. Pembukaan ini lebih cepat sekitar 20 hari dari jadwal awal yang ditetapkan.

Sekretaris Komisi C DPRD Jember David Handoko Seto menyambut positif keputusan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur bersama sejumlah stakeholder terkait tersebut. “Kami memberikan apresiasi kepada BBPJN dan semua pihak. Sesuai harapan kami saat rapat di Gumitir lalu, jalur ini bisa dibuka lebih cepat dari jadwal semula,” ujarnya saat ditemui, Selasa (2/9/2025) sore.

David menegaskan, jalur nasional itu sangat vital untuk kelancaran arus logistik maupun mobilitas masyarakat. Dengan dibukanya akses Gumitir, ia berharap roda ekonomi antara Jember dan Banyuwangi kembali bergerak.

“Jalur ini bukan hanya urat nadi transportasi, tapi juga memengaruhi aktivitas pengiriman barang yang berdampak pada pemulihan ekonomi masyarakat,” jelas ketua Fraksi Partai Nasdem itu.

Meski sudah bisa dilalui, David mengingatkan pengguna jalan agar tetap berhati-hati. Pasalnya, masih ada pekerjaan minor atau penyelesaian detail yang belum rampung.

“Kalau dilihat dari kondisi saat ini relatif aman, tapi aparat kepolisian dan Dinas Perhubungan tetap harus melakukan pengawasan. Jangan sampai pengguna jalan euforia lalu lengah, karena jalurnya memang sudah lebih lebar,” terangnya.

Terkait progres pengerjaan proyek secara keseluruhan, pihaknya mengaku belum mendapat data resmi dari pihak kontraktor pelaksana dalahm hal ini adalah PT Rajendra.

Namun demikian, David memastikan informasi pembukaan jalur pada 4 September itu telah diputuskan dalam rapat koordinasi antara Dinas Perhubungan dan BBPJN. “Yang paling penting, dengan dibukanya kembali Jalur Gumitir, aktivitas masyarakat dan sektor ekonomi bisa segera pulih,” katanya.

Sebelumnya, pengerjaan jalur penghubung Jember-Banyuwangi itu direncanakan bakal rampung pada 24 September 2025. Proyek yang dimulai pada Juli 2025 itu bernilai sebesar Rp 15,7 miliar, yang bersumber dari dana pemerintah pusat. (dsm/why)