JEMBER, TADATODAYS.COM - Selain program ratoon tebu, Komisi B DPRD Kabupaten Jember juga menerima aduan dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan program Optimalisasi Lahan (Oplah) di sejumlah titik di Kabupaten Jember. Pengaduan tersebut mencakup persoalan ketidaksesuaian peruntukan hingga minimnya keterbukaan data.

Ketua Komisi B DPRD Jember Candra Ary Fianto menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan peninjauan langsung ke lapangan serta memanggil kembali dinas terkait.

“Komisi B akan menjadwalkan tinjau lapang dan memanggil kembali dinas. Program pemerintah harus transparan dan bisa diawasi masyarakat,” tegas Candra, pada Senin (26/01/2026) siang.

Ia menyebut, berdasarkan laporan masyarakat dan kelompok pemerhati, dari total 107 titik Oplah terdapat sejumlah lokasi yang diduga tidak berjalan sesuai peruntukan maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB). Bahkan, tiga titik di antaranya dilaporkan berada di wilayah Kecamatan Bangsalsari. “Ini yang perlu kami pastikan bersama. Karena itu dinas harus hadir dan membuka data secara jelas,” ujarnya.

Komisi B menegaskan seluruh program pemerintah, baik yang bersumber dari anggaran pusat maupun daerah, harus dilaksanakan secara transparan dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Salah satu aduan datang dari Hariyanto, petani Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari. Ia menilai bantuan OPLAH yang diterima kelompok tani di desanya tidak sesuai dengan kondisi lahan pertanian setempat. “Banjarsari itu sawah tadah hujan, butuh air. Tapi yang diberikan justru tandon air. Airnya saja tidak ada, mau ditandon dari mana,” kata Hariyanto.

Selain dinilai tidak tepat sasaran, Hariyanto juga mempertanyakan kesesuaian antara anggaran dan fisik bangunan OPLAH di lapangan. Ia menyebut salah satu tandon air yang dibangun hanya berukuran sekitar 2×2 meter dengan tinggi satu meter.

“Kami lihat di papan proyek anggarannya sekitar Rp 91,5 juta. Tapi fisik di lapangan jauh dari itu. Ini yang kami pertanyakan,” ujarnya.

Ia juga mengaku kesulitan memperoleh dokumen publik, termasuk RAB dan laporan keuangan realisasi program Oplah, meski telah mengajukan permintaan selama hampir dua pekan. “Kami sudah minta dokumen, tapi tidak diberikan. Padahal ini bagian dari pengawasan publik,” tegasnya. (dsm/why)