JEMBER, TADATODAYS.COM - Panitia Khusus (Pansus) tenaga Non-ASN DPRD Jember resmi dibentuk pada Senin (17/2/2025). Ada 15 anggota pansus yang akan bekerja mencari solusi terkait permasalahan honorer di Jember selama enam bulan ke depan. Salah satu prioritasnya ialah penyelesaian gaji yang tertunda.

Wakil Ketua Pansus Non-ASN DPRD Jember Tabroni mengatakan, pertemuan pertama nanti pimpinan dan anggota Pansus bakal mengeksplorasi berbagai gagasan terkait isu ini sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Tabroni menegaskan bahwa masalah paling mendesak yang harus segera diselesaikan adalah pembayaran gaji tenaga Non-ASN untuk Januari dan Februari 2025. Hingga kini gaji itu belum dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember. "Ini menyangkut hajat hidup rakyat Jember, sehingga harus segera diselesaikan," katanya.

Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan bahwa beberapa kabupaten lain tetap bisa mencairkan anggaran Non-ASN menggunakan APBD tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, kata dia, Pansus akan mencari cara agar Pemkab Jember juga bisa melakukan hal serupa. "Paling tidak, gaji yang tertunda bisa dirapel sebelum masuk bulan Maret," sambungnya.

Untuk memastikan hal ini, Pansus akan segera mengundang pihak Pemkab Jember guna meminta kepastian terkait pencairan anggaran. "Kenapa di kabupaten lain bisa, tapi di Jember tidak? Padahal anggarannya sudah tercatat dalam APBD," tegas Tabroni.

Lebih lanjut, pansus juga akan mendalami perbedaan tafsir kebijakan antara Pemkab Jember dan pemerintah pusat yang menjadi kendala dalam pencairan gaji Non-ASN.

"Ada kebijakan Pemkab Jember yang menafsirkan keputusan pemerintah pusat secara berbeda dibandingkan daerah lain, dan ini yang akan kita pertanyakan," tegasnya.

Dengan langkah-langkah ini, Pansus Non-ASN DPRD Jember berharap persoalan keterlambatan pembayaran gaji bisa segera terselesaikan, sehingga tenaga Non-ASN yang sudah bekerja mendapatkan hak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. (dsm/why)