JEMBER, TADATODAYS.COM - Wacana mengembalikan Pilkada ke mekanisme pemilihan tidak langsung kembali menuai penolakan. DPC PDI Perjuangan Jember menilai, langkah itu bukan solusi atas persoalan politik uang, dan justru berpotensi memindahkan praktik serupa ke ruang berbeda.

DPC PDI Perjuangan Jember secara tegas menolak gagasan Pilkada tidak langsung atau melalui DPRD. Penolakan itu disampaikan Ketua DPC PDIP Jember Widarto. Ia menyatakan, alasan tingginya politik uang dalam Pilkada langsung kerap disederhanakan.

Menurut Widarto, sistem pemilihan lewat DPRD tidak otomatis menutup celah transaksi politik. “Politik uang tidak serta-merta hilang. Polanya bisa berubah, sasarannya berbeda, tapi praktiknya tetap mungkin terjadi,” ujarnya, Rabu (14/1/2026) siang.

Ia menekankan, mahal atau tidaknya ongkos politik sangat ditentukan oleh kesepakatan dan komitmen antara calon kepala daerah dengan partai pengusung. “Kalau partai punya kehendak menekan biaya agar tetap rasional, itu bisa dilakukan. Kuncinya ada pada komitmen bersama,” kata wakil ketua DPRD Jember itu.

Terkait keluhan besarnya anggaran Pilkada langsung, Widarto menilai hal itu sebagai konsekuensi demokrasi. “Setiap proses demokrasi, baik Pilpres, Pileg, maupun Pilkada, pasti membutuhkan biaya. Itu sesuatu yang wajar,” tegasnya.

Ia menambahkan, biaya demokrasi masih jauh lebih kecil dibandingkan risiko kerugian akibat salah memilih pemimpin. “Kesalahan kebijakan bisa berdampak panjang. Penanganan bencana akibat keputusan keliru, misalnya, bisa menghabiskan biaya berkali-kali lipat dari ongkos Pilkada,” paparnya.

Alih-alih mengubah sistem pemilihan, Widarto menilai pekerjaan rumah utama partai politik saat ini adalah memperkuat pendidikan politik. “Pemilih perlu diedukasi agar menentukan pilihan berdasarkan rekam jejak dan kinerja, bukan faktor lain. Itu yang akan menyehatkan demokrasi,” ujarnya. (dsm/why)