JEMBER, TADATODAYS.COM - Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Wilayah 3 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Wahyudi Narso mengungkapkan lima sektor rawan korupsi di DPRD. Kelima sektor itu adalah penyusunan regulasi, penetapan APBD, hibah dan bansos, pengadaan barang-jasa, dan pengelolaan anggaran operasional.

“Temuan KPK ini area rawan korupsi, ini pesan khusus untuk DPRD, agar berhati-hati,” kata Wahyudi, Kamis (30/5/2024).

Hal itu, Wahyudi sampaikan di depan puluhan anggota DPRD Jember yang hadir dalam sosialisasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di gedung DPRD Jember. Diketahui, KPK menggelar dua kegiatan dengan agenda yang sama. Yakni sosialisasi pencegahan dan pemberantasan korupsi di gedung dewan dan Pemkab Jember.

Ia menyampaikan secara teknis korupsi pada bidang penyusunan regulasi dilakukan dengan modus menyusupkan pasal yang menguntung pihak tertentu. Kemudian dari kerja culas tersebut anghota dewan akan menerima fee dari pihak yang diutungkan.

Kerja culas selanjutnya pada proses penetapan APBD, modusnya anggota dewan secara kolektif membuat pokir fiktif atau menggeser anggaran yang hanya menguntungkan segelintir kelompok.

Kemudian area yang juga menjadi celah korup adalah proses pengadaan hibah dan basos serta pengelolaan anggaran operasional. Dimana pada area ini anggota dewan berpotensi besar melakukan manipulasi data penerima bansos atau hibah hingga mark-up anggaran.

Sementara, pada area pengadaan barang-jasa melalui kewenangan dan jejaringnya, anggota dewwan juga berpeluang mengintervensi proses pengadaan barang-jasa.

“Modusnya dengan pengalokasian anggaran dan penunjukan penyedia (rekanan, red),” katanya.

Wahyudi menagatakan, dasar pencegahan dan pemberantasan korupsi di semua lingkup dan tingkatan pemerintahan salah satunya dengan meningkatkan nilai integritas sumber daya manusia (SDM) Peningkatan nilai integritas SDM di lingkungan pemerintah menurutnya juga sangat bergantung sikap tegas setiap pimpinan termasuk di lingkup DPRD Jember. (as/why)