JEMBER, TADATODAYS.COM - Terhitung sudah tiga hari sejak ratusan tenaga honorer kebersihan yang bekerja di bawah lingkup Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jember dirumahkan. Ini merupakan imbas kebijakan pemerintah terkait penghapusan tenaga Non-ASN.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi C DPRD Jember David Handoko Seto mengaku prihatin. Menurutnya, permasalahan ini bukan hanya akibat aturan dari pemerintah pusat, tetapi juga karena kelalaian Pemkab Jember yang tidak segera melakukan pencatatan administrasi tenaga honorer ke dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Kenapa dulu tidak segera dilakukan proses administratif kepada tenaga Non-ASN ini? Padahal, peringatan dari pemerintah pusat sudah diberikan sejak tahun lalu," kata David, Jumat (7/2/2025) sore.

Saat ini, tugas-tugas kebersihan yang sebelumnya ditangani tenaga honorer dialihkan ke pegawai ASN. Namun, keterbatasan tenaga menyebabkan penurunan kualitas layanan.

Seperti yang terlihat di Pasar Tanjung, kini harus ditangani sepenuhnya oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Selain itu, armada pengangkut sampah dari DLH yang sebelumnya membantu pasar juga ditarik untuk digunakan di tempat lain.

Dengan dirumahkannya 336 tenaga kebersihan di DLH, dirinya menilai hal itu akan berdampak pada nilai estetika utamanya di ruas-ruas jalan. "Jadi sampah di jalan itu sekarang tidak disapu. Tugas angkut sampah kini dihandle teman-teman PNS, tapi kan jumlah mereka terbatas, tidak mungkin terakomodir semuanya," sambung politisi Partai Nasdem itu.

Dalam waktu dekat, kata dia, DPRD Jember berencana berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala BKD untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Salah satu langkah yang diusulkan adalah memastikan tenaga honorer yang masih dibutuhkan, seperti tenaga pendidik dan medis, agar tidak ikut dirumahkan.

"Kami ingin memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan. Misalnya, tenaga pengajar dan tenaga medis tidak boleh dirumahkan, karena dampaknya akan sangat besar bagi masyarakat," jelas David.

Selain itu, DPRD Jember juga tengah mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menelusuri kebijakan ini lebih lanjut. Fraksi Nasdem sendiri, kata dia, telah mengajukan surat ke pimpinan DPRD dan berharap agar pembentukan Pansus segera direalisasikan.

Permasalahan ini menjadi perhatian serius, mengingat kebijakan penghapusan tenaga honorer sudah menjadi keputusan nasional. Jika tidak segera ditindaklanjuti dengan solusi yang konkret, pihaknya khawatir akan berimbas pada kondisi pelayanan publik di Jember.

"Terutama di sektor kebersihan, pendidikan, dan kesehatan, berpotensi mengalami gangguan yang lebih besar," katanya. (dsm/why)