JEMBER, TADATODAYS.COM - Serapan pupuk subsidi di Kabupaten Jember tidak sampai 30 persen hingga memasuki musim tanam kedua. Dalam pandangan Sekretaris Komisi B DPRD Jember David Handoko Seto, hal ini menunjukkan lemahnya kinerja Pemkab Jember. 

"Tambahan pupuk subsidi ini untuk memenuhi kebutuhan petani, namun pola kerja pemkab kami anggap lemot. Percuma ada tambahan pupuk sampai nilainya dua kali lipat, tapi faktanya di musim tanam kedua ini penyerapannya baru di angka 30 persen," tegas David, Jumat (7/6/2024) pagi. 

Terlebih, lanjut David, Pemkab Jember mulai menerapkan sistem digital berbasis aplikasi. Sudah semestinya  ada persiapan-persiapan agar program tersebut bisa berjalan efektif telah terencana dengan baik. "Secara akumulatif ini pasti juga merugikan petani. Jadi, untuk apa tambahan pupuk diadakan tapi tidak bisa didistribusikan, kan percuma," imbuhnya. 

Pihaknya meminta agar pemkab Jember, dalam hal ini Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) menyikapi dengan serius terkait masalah tersebut. David juga meminta agar pemkab lebih tegas menyikapi apabila dalam pelaksanaannya ditemukan pihak-pihak yang bermain. 

"Lebih garcep dan efektif lah, baik menyikapi waktu serta kebutuhan petani. Kemudian pendistribusian pupuk ini kalau perlu pihak-pihak yang bermain dalam hal ini ya dikencengi aja di sanksi kalau perlu," tegas ketua fraksi partai Nasdem itu. 

Lebih lanjut, David mengaku dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pemantauan dan kroscek ke dinas pertanian terkait sudah seberapa jauh langkah yang diambil serta apa saja yang bisa dilakukan dinas pertanian terhadap pupuk dan para petani yang menggunakan aplikasi, hingga kesiapan sumberdaya manusia dari dinas pertanian sendiri. 

"Karena hari ini, dunia sudah berkembang ke ranah digital, kita harus siap dengan lompatan lompatan teknologi yang tentunya itu harus serta merta diikuti dengan kebutuhan dan kepentingan," pungkas David. 

Sebelumnya, diketahui bahwa alokasi pupuk subsidi untuk Pemkab Jember naik hingga dua kali lipat pada 2024, namun penambahan itu tidak dibarengi dengan serapan yang maksimal. Kurang dari 30 persen pupuk yang terserap, padahal target pemkab Jember pada Juni ini adalah 50 persen serapan dari jumlah keseluruhan. 

Adapun kendala dilapangan yang menjadi penyebab rendahnya serapan pupuk subsidi ini diantaranya adanya regulasi distribusi baru yakni berbasis digital. Akibatnya, banyak petani yang tidak masuk dalam data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau RDKK. (dsm/why)