JEMBER, TADATODAYS.COM - Pansus perumus RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) DPRD Jember menyoroti sejumlah data RPJPD yang diduga mengandung kebohongan publik. Bupati Hendy Siswanto diminta untuk segera meminta maaf atas klaim yang dinilai tidak akurat tersebut.

Menurut anggota Pansus David Handoko Seto, klaim Bupati Hendy terkait pembangunan jalan sepanjang 2.264 km tidak sesuai dengan data LKPJ dan LPP yang hanya mencatat 1.700 Km. Hal serupa terjadi pada klaim pembangunan jalan desa katanya mencapai 680 km. Padahal, berdasarkan DD dan ADD hanya tercatat 320 Km

Selain itu, klaim mengenai peningkatan jembatan sebanyak 58 unit juga disoroti karena data yang tercatat hanya 45 unit dalam LKP dan LPP. Perbaikan saluran irigasi yang diklaim 12.735 m ternyata hanya 7.435 m, Lalu, klaim mengenai penerangan jalan umum sebanyak 26.670 titik ternyata tidak didukung oleh fakta yang ada atau dalam kata lain tidak ada penambahan penerangan jalan. Adapun penambahan, kata David, hanya diganti lampu.

"Ini kan Pak Bupati sama saja dengan melakukan kebohongan publik, maka harus segera minta maaf," kata David.

Selain itu, David juga menyoroti pidato jawaban bupati dalam nota pengantar Raperda RPJPD yang mengklaim keberhasilan Pemkab mencapai 80 persen berdasarkan survei Deny JA. Namun, menurut rapat Pansus, survei ini tidak didanai oleh APBD Jember.

Menurut David, permasalahan ini tidak berkaitan dengan konflik kepentingan politik tetapi lebih terkait dengan misi pembangunan jangka panjang untuk kepentingan masyarakat.

Direktur Citra Publik LSI Denny JA, Ade Mulyana, mengakui adanya survei di Kabupaten Jember pada Juni 2024, tetapi hasilnya tidak dirilis kepada publik.

Sementara, hingga berita ini ditulis, Bupati Hendy belum memberikan jawaban terkait klaim yang disoroti. (as/why)