JEMBER, TADATODAYS.COM - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jember, Senin (10/4/2023) siang mendatangi DPRD Jember dan melakukan audiensi. Dalam audiensi tersebut,   Aliansi BEM menyatakan penolakannya terhadap UU Cipta Kerja dan menyatakan empat butir tuntutan.

Sekjen Aliansi BEM Se-Jember Nurul Hidayat menyatakan, pihaknya meminta DPRD Jember untuk bersama menolak UU tersebut. “Atau setidaknya ada revisi lah atas UU tersebut dan memberikan ruang kepada publik untuk ikut serta,” ungkapnya kepada tadatodays.com usai audiensi, Senin sore.

Selanjutnya, ia mengungkapkan bahwa UU Cipta Kerja sudah diputuskan oleh Mahkama Konstitusi (MK) sebagai UU yang inkonstitusional. “Yang mana dalam tahapannya itu sudah tidak sah,” jelasnya.

Salah satu poin yang disoroti ialah kurangnya partisipasi publik dalam pemutusan UU tersebut. “Jika tidak ada partisipasi dari masyarakat dikhawatirkan akan ada kejanggalan yang muncul,” jelasnya.

Kejanggalan itu, Nurul berpendapat, ialah pengesahan izin investor dan pembukaan usaha. “Kemudian poin-poinnya untuk berupa juga penetapan gaji minimum dan banyak hal yang sudah menjadi kontroversi UU Cipta Kerja,” jelas mahasiswa UIN KHAS Jember itu.

Namun saat tadatodays bertanya mengenai pasal-pasal yang dianggap bermasalah dalam UU tersebut, Nurul tidak menjelaskan rinci. “Pasal-pasal kita tidak sampai di situ ya. Kita langsung to the point untuk menolak,” ungkapnya.

Selanjutnya, Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengungkapkan, pihaknya menindaklanjuti aspirasi dari aliansi tersebut. “Karena tuntutannya adalah pembatalan UU Cipta Kerja,” katanya kepada tadatodays.com.

Aspirasi tersebut, kata Halim, akan diteruskan kepada pemerintah pusat karena hal tersebut bukan kewenangannya. “Kita sudah mengirim ke DPR RI melalui fax email,” terangnya.

Halim menerangkan, berdasarkan audiensi itu, pihak BEM menolak UU Cipta Kerja karena tidak berpihak kepada tenaga kerja. “Kita juga mendukung langkah mereka bahwa aspirasi ini perlu untuk disampaikan, karena ini hampir mahasiswa di semua daerah menyuarakan seperti itu, menyayangkan sikap pemerintah menerbitkan perpu itu,” ujarnya. (iaf/why)