Andi Saputra


Wartawan Tadatodays.com | 2021-04-06 12:51:47

Lega, APBD Tahun 2021 Jember Disahkan

SAH: Bupati Jember Hendy Siswanto saat menandatangi Perda APBD 2021 dalam rapat paripurna di kantor DPRD setempat, Senin (5/4) malam kemarin.

JEMBER, TADATODAYS.COM - Setelah dua tahun tidak memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), akhirnya Pemkab Jember dan DPRD Jember sepakat mengesahkan Raperda APBD 2021 menjadi Peraturan Daerah. Pengesahan itu dilalukan dalam rapat paripurna di kantor DPRD, Senin (5/4/2021) sekira pukul 22.40 WIB.

Adapun kekuatan anggaran pendapatan dalam APBD tersebut Rp 3,6 triliun, dengan anggaran belanja mencapai Rp 4,4 triliun serta Pembiayaan sebesar Rp 740 miliar.

Baca Juga : Meski Molor, RAPBD Jember 2021 Segera Dibahas

Untuk anggaran belanja itu terdiri dari Operasional sebesar Rp 3,1 triliun, Belanja Modal Rp 703 miliar, Belanja Tidak Terduga Rp 21,1 miliar, dan belanja transfer sebesar Rp 552 miliar.

Baca Juga : Akhirnya, Bupati Jember Terbitan SK Penetapan Honor GTT dan PTT

Sedangkan untuk sumber pendapatan antara lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 716 miliar, Pendapatan Transfer Rp 2 triliun, dan Pendapatan Lain-Lain yang Sah sebesar Rp 202 miliar.

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, usai menutup sidang paripurna mengatakan, meski pembahasan APBD kali ini berlangsung cepat namun pihaknya menegaskan bahwa DPRD tetap melalui proses pembahasan yang serius. "Tidak asal ketok (palu)," katanya.

Menurut, Itqon, semangat akselerasi Bupati Jember Hendy Siswanto harus diimbangi dengan kinerja DPRD. Oleh karena itu, selanjutnya seluruh anggota dewan akan kembali menjalankan fungsi pengawasan penyelanggaran pemerintahan daerah.

Selain itu, pihaknya juga meminta agar masyarakat turut berperan aktif memantau penggunaan anggaran. "Melalui website milik Pemkab Jember," ujarnya.

Terpisah, Bupati Jember Hendy Siswanto, mengaku terharu dengan jalannya proses pembahasan APBD lantaran berjalan cepat dan lancar tanpa hambatan. Menurutnya, kondisi yang sangat diidam-idamkan yakni adanya akselerasi serta kolaborasi antara eksekutif dan legislatif. "Eksekutif tidak sempurna betul, dan yang menutupi adalah legislatif," katanya.

Hendy, menambahkan, anggaran untuk infrastruktur yang cukup besar. Yakni, sekitar Rp 600 miliar pada APBD tahun untuk perbaikan jalan dan jembatan. Sementara untuk perbaikan infrastruktur lain, akan dikerjakan pada tahun berikutnya. "Belum mengcover semuanya," kata Hendy. (as/don)