JEMBER, TADATODAYS.COM - Polemik menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jember selama Ramadan kian memanas. Setelah ramai diprotes di media sosial, DPC PDI Perjuangan Jember mendesak pemerintah daerah turun tangan menyelidiki dugaan pengurangan porsi yang dinilai tak wajar.

Sorotan itu mencuat setelah warganet ramai mengeluhkan menu MBG yang dibagikan oleh Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). Selama Ramadan, sejumlah siswa hanya menerima makanan kering seperti roti, telur rebus, buah, dan kacang.  Jika ditaksir, nilai satu paket tersebut dinilai tak menyentuh angka Rp 8 ribu hingga Rp 10 ribu per porsi.

Ketua DPC PDIP Jember Widarto menyebut publik tidak bodoh. Menurutnya, komposisi menu yang dibagikan relatif mudah dihitung secara kasat mata. “Kami minta Satgas MBG Pemkab Jember turun langsung mengecek. Dari sisi kuantitas terlihat betul ada yang tanda kutip dicurangi,” kata Widarto saat dikonfirmasi pada Minggu (01/3/2026).

PDIP: Ketua Fraksi PDI Perjuangan Jember sekaligus Wakil Ketua DPRD Jember Widarto

Widarto mendesak Satgas MBG tidak sekadar memberi teguran administratif. Jika terbukti ada pelanggaran dan tetap membandel, ia mendorong rekomendasi penutupan dapur sehat yang dikelola SPPG tersebut.

“Kalau sudah diperingatkan satu dua kali tapi tetap bandel, rekomendasikan saja ke bupati untuk ditutup. Masih banyak pemodal lain yang siap menjalankan program ini dengan benar,” tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Jember itu menilai langkah tegas penting agar program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto tidak berjalan semrawut di daerah. “Kalau program ini semrawut dan kuantitasnya banyak dikurangi, yang dirugikan tentu Pak Prabowo. Kami justru ingin mengawal program prioritas nasional ini,” ujarnya.

Ia bahkan mencium potensi penyimpangan yang lebih serius jika praktik pengurangan porsi dilakukan secara rutin. Apalagi, menurutnya, ada laporan pembagian MBG yang dirapel untuk dua hingga tiga hari sekaligus.

“Kalau harian mungkin terlihat kecil. Tapi kalau dikalikan? Apalagi ada yang sekali ngasih untuk dua atau tiga hari. Itu harus dihitung betul,” katanya.

Widarto juga menyoroti aspek efisiensi selama Ramadan. Ia berpendapat biaya operasional dapur mestinya justru menurun karena tidak ada proses memasak berat.

“Di Ramadan biaya tenaga kerja berkurang, tidak perlu masak. Gas paling untuk rebus telur. Buah, kacang, roti itu sudah dibeli. Secara operasional jauh lebih ringan. Kenapa masih harus dicurangi?” sambungnya.

Isu ini pun menjadi ujian pengawasan Pemkab Jember terhadap pelaksanaan MBG. Di tengah dukungan terhadap program pemenuhan gizi siswa, transparansi dan akuntabilitas pelaksana di lapangan kini dituntut lebih ketat.

"Jika tidak, polemik porsi dan kualitas menu bisa berubah menjadi krisis kepercayaan publik terhadap program yang sejatinya ditujukan untuk meningkatkan kualitas generasi muda," katanya. (dsm/why)