JEMBER, TADATODAYS.COM - Penghapusan parkir berlangganan di Kabupaten Jember berbuntut panjang pada pendapatan daerah. Retribusi parkir yang sebelumnya stabil di angka Rp 19 miliar per tahun kini ambruk hingga tinggal Rp 1,5 miliar saja.

Ketua Fraksi PPP DPRD Jember Ikbal Wilda Fardana menuturkan, penurunan tajam itu terjadi sejak skema berlangganan tak lagi diterapkan. Bahkan, pendapatan yang masuk tidak mampu menutup kebutuhan operasional, termasuk pembayaran juru parkir di lapangan.

 “Waktu masih berlangganan, PAD parkir bisa melonjak sampai Rp 19 miliar setahun. Begitu dicabut, retribusinya jeblok hanya Rp 1,5 miliar. Untuk bayar juru parkir saja kurang, apalagi operasional,” ujar Ikbal, Selasa (18/11/2025) siang.

Ketua Fraksi PPP DPRD Jember, Ikbal Wilda Fardana

Melihat besarnya selisih pendapatan itu, Fraksi PPP mendorong agar pemerintah daerah segera mengkaji ulang mekanisme penarikan retribusi. Ia menyebut pemberlakuan kembali sistem parkir berlangganan bisa menjadi opsi untuk menutup kebocoran dan memaksimalkan potensi PAD.

“Harus ada skema baru, entah itu kembali ke model berlangganan atau formula lain. Yang penting kebocoran retribusi bisa ditekan,” tegasnya.

Ikbal mengingatkan bahwa potensi parkir di Jember semestinya bisa menghasilkan Rp15 hingga Rp18 miliar sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Tingginya volume kendaraan, kata dia, seharusnya menjadi peluang untuk mendongkrak PAD bila dikelola dengan serius.

Komisi C DPRD Jember memastikan isu ini akan masuk dalam pembahasan APBD 2026. Ikbal mengatakan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk membahas skema penarikan retribusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

“Dalam pembahasan APBD 2026 nanti, kami akan minta paparan dari Dishub. Kalau mereka sudah punya kajian skema penarikan untuk tahun depan, itu bisa langsung kita bahas bersama,” katanya. (dsm/why)